BNPB: Banjir Jakarta Akibat Buruknya Drainase
A
A
A
JAKARTA - Banjir di Jakarta dua hari belakangan ini bukan karena limpahan air dari hulu ke hilir. Melainkan ketidaksiapan drainase yang ada di Ibu Kota untuk menampung curah hujan yang cukup tinggi.
"Banjir ini bukan meluapnya sungai yang ada. Tapi akibat drainase yang ada diperkotaan sangat buruk, dan tidak bisa menampung curah hujan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta Rabu (11/2/2015).
Menurut Sutopo, harus ada tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi masalam saluran air itu. Salah satunya dengan menetapkan anggaran yang cukup untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"BPBD itu selain personel terbatas, anggarannya juga baru 0,02% dari APBD. Apalagi bencana itu biasa terjadi di Desember-Januari yang proses pencairan anggarannya belum ada," tuturnya.
Dia menambahkan, yang perlu diperhatikan untuk memperkuat penanganan bencana adalah keterlibatan pemimpin di daerah. Karena tanggung jawab bencana berada pada setiap pemimpin di daerah.
"Kalau di daerah sebagian besar masalah bencana belum jadi prioritas. Akibatnya pendanaan, politik menjadi tidak jelas," katanya.
"Banjir ini bukan meluapnya sungai yang ada. Tapi akibat drainase yang ada diperkotaan sangat buruk, dan tidak bisa menampung curah hujan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta Rabu (11/2/2015).
Menurut Sutopo, harus ada tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi masalam saluran air itu. Salah satunya dengan menetapkan anggaran yang cukup untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"BPBD itu selain personel terbatas, anggarannya juga baru 0,02% dari APBD. Apalagi bencana itu biasa terjadi di Desember-Januari yang proses pencairan anggarannya belum ada," tuturnya.
Dia menambahkan, yang perlu diperhatikan untuk memperkuat penanganan bencana adalah keterlibatan pemimpin di daerah. Karena tanggung jawab bencana berada pada setiap pemimpin di daerah.
"Kalau di daerah sebagian besar masalah bencana belum jadi prioritas. Akibatnya pendanaan, politik menjadi tidak jelas," katanya.
(mhd)