PT Jakarta Monorail Ancam Gugat DKI ke BANI
PT Jakarta Monorail Ancam Gugat DKI ke BANI
A
A
A
JAKARTA - PT Jakarta Monorail mengancam akan mengambil jalur hukum bila Pemprov DKI Jakarta memutuskan kerjasama secara sepihak.
Direktur PT Jakarta Monorail (JM) Sukmawati Syukur mengatakan, sejauh ini belum dapat memutuskan langkah dalam menghadapi rencana pembatalan proyek monorel oleh Pemprov DKI Jakarta.
Apalagi pernyataan Gubernur DKI Jakarta terkait proyek monorel sering berubah-ubah.
"Yang jelas kami merasa diperlakukan tidak adil. Pemprov DKI harus waspada jika mereka melakukan pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak. Karena PT JM akan membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)," kata Sukmawati dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin 12 Januari kemarin.
Menurut Sukmawati, pihaknya memiliki perjanjian kerja sama dan ada pasal yang mengatur soal pemutusan hubungan kerja sama.
Sumawati menuturkan, terhambatnya proyek ini karena tidak mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kendalanya yang utama karena tidak mendapat dukungan Gubernur dan birokrasinya. Masalah apapun kalau didukung Gubernurnya, pasti program bisa jalan kok," ‎ketusnya.
Direktur PT Jakarta Monorail (JM) Sukmawati Syukur mengatakan, sejauh ini belum dapat memutuskan langkah dalam menghadapi rencana pembatalan proyek monorel oleh Pemprov DKI Jakarta.
Apalagi pernyataan Gubernur DKI Jakarta terkait proyek monorel sering berubah-ubah.
"Yang jelas kami merasa diperlakukan tidak adil. Pemprov DKI harus waspada jika mereka melakukan pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak. Karena PT JM akan membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)," kata Sukmawati dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin 12 Januari kemarin.
Menurut Sukmawati, pihaknya memiliki perjanjian kerja sama dan ada pasal yang mengatur soal pemutusan hubungan kerja sama.
Sumawati menuturkan, terhambatnya proyek ini karena tidak mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kendalanya yang utama karena tidak mendapat dukungan Gubernur dan birokrasinya. Masalah apapun kalau didukung Gubernurnya, pasti program bisa jalan kok," ‎ketusnya.
(whb)
Explore More