Ahok: Di Jakarta Korupsi Itu Dilakukan Orang Melarat hingga Konglomerat
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai tingkat korupsi di Ibu Kota sudah masuk kategori gila. Penilaian ini berdasarkan pengalamannya saat merelokasi warga miskin ke Rusunawa.
Ahok mengatakan, berdasarkan pengalaman ketika hendak menggusur bangunan di bantaran kali. Para warga umumnya minta ditunda untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI.
KTP DKI ini sangat penting sebagai prasyarat mendapatkan hunian Rusunawa atau si penyewa itu diganti oleh saudara dan temannya yang memiliki KTP DKI.
Beberapa waktu lalu, lanjut Ahok, ada warga yang memiliki rumah sewa petak sebanyak 10 unit di bantaran kali. Ketika akan dibongkar, warga tersebut meminta 10 orang saudaranya untuk mengaku sebagai pemilik tempat.
Ini dilakukan agar dapat memiliki 10 unit Rusus Minta ditunda agar 10 petak itu diganti saudaramu 10 orang atau dibuatkan KTP baru, supaya dapat 10 unit Rusunawa.
"Di Jakarta ini gila. Oknum korup dari orang melarat sampai konglomerat. Pengalaman kami menyediakan 500 unit rusun, saat digusur jumlahnya melebihi dari unit yang disediakan. Sebab, ketika tahu mau digusur, si pemilik bangunan ganti identitas penyewanya dulu," kata Ahok kepada wartawan, Kamis 1 Desember kemarin.
Ahok mengatakan, berdasarkan pengalaman ketika hendak menggusur bangunan di bantaran kali. Para warga umumnya minta ditunda untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI.
KTP DKI ini sangat penting sebagai prasyarat mendapatkan hunian Rusunawa atau si penyewa itu diganti oleh saudara dan temannya yang memiliki KTP DKI.
Beberapa waktu lalu, lanjut Ahok, ada warga yang memiliki rumah sewa petak sebanyak 10 unit di bantaran kali. Ketika akan dibongkar, warga tersebut meminta 10 orang saudaranya untuk mengaku sebagai pemilik tempat.
Ini dilakukan agar dapat memiliki 10 unit Rusus Minta ditunda agar 10 petak itu diganti saudaramu 10 orang atau dibuatkan KTP baru, supaya dapat 10 unit Rusunawa.
"Di Jakarta ini gila. Oknum korup dari orang melarat sampai konglomerat. Pengalaman kami menyediakan 500 unit rusun, saat digusur jumlahnya melebihi dari unit yang disediakan. Sebab, ketika tahu mau digusur, si pemilik bangunan ganti identitas penyewanya dulu," kata Ahok kepada wartawan, Kamis 1 Desember kemarin.
(whb)