Pelarangan Sepeda Motor di MH Thamrin Lemah Secara Hukum
Pelarangan Sepeda Motor di MH Thamrin Lemah Secara Hukum
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyatakan kebijakan pelarangan sepeda motor melintas di MH Thamrin sangat lemah dari sisi hukum. Selain itu kebijakan tersebut sangat-sangat merugikan pengguna motor.
"Kebijakan ini sangat lemah secara hukum, karena hanya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub), bukan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga, wajar bila mendapat respons keras dari warga," ungkap Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/12/2014).
Menurut Syarif, pelarangan sepeda motor sangat merugikan bagi masyarakat Ibu Kota khususnya pengguna sepeda motor.
”Pemprov DKI sudah menghitung belum kerugian bagi pengguna motor, Sebanding enggak kerugian itu dengan output-nya," ujarnya.
Untuk diketahui kebijakan Pemprov DKI mengenai uji coba larangan melintas di Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat dimulai pada 17 Desember kemarin.
"Kebijakan ini sangat lemah secara hukum, karena hanya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub), bukan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga, wajar bila mendapat respons keras dari warga," ungkap Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/12/2014).
Menurut Syarif, pelarangan sepeda motor sangat merugikan bagi masyarakat Ibu Kota khususnya pengguna sepeda motor.
”Pemprov DKI sudah menghitung belum kerugian bagi pengguna motor, Sebanding enggak kerugian itu dengan output-nya," ujarnya.
Untuk diketahui kebijakan Pemprov DKI mengenai uji coba larangan melintas di Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat dimulai pada 17 Desember kemarin.
(whb)
Explore More