Mahasiswa Tangerang Long March Tolak Kenaikan BBM
A
A
A
TANGERANG - Penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Tangerang mulai menyeruak. Penolakan kali ini datang dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Rakyat Tangerang (FRT).
Sebelumnya mahasiswa melakukan long march dari Kawasan Pendidikan Cikokol hingga Tugu Adipura sambil membawa poster, dan spanduk berisi tuntutan mereka agar rencana kenaikan BBM tidak dilakukan.
"Dengan tegas kami menolak kenaikan BBM. Kebijakan ini sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat," kata Koordinator Aksi Rian Erlangga di Tangerang, Kamis (13/11/2014).
Dengan kenaikan BBM, kata Rian, hal itu akan mempengaruhi sektor lain, terutama kenaikan harga bahan pokok lain. Kenaikan harga bahan pokok akan dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
"Kenaikan harga BBM bukan solusi untuk menanggulangi defisit APBN melainkan akan menambah kesengsaraan rakyat," ujarnya lagi.
Rian mengajak, seluruh rakyat Indonesia untuk menolak kebijakan kenaikan BBM yang diklaim untuk menanggulangi defisit APBN.
"Seharusnya yang pemerintah lakukan adalah memberantas mafia perminyakan dan praktik penyeludupan minyak, sehingga manfaat minyak bumi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya mahasiswa melakukan long march dari Kawasan Pendidikan Cikokol hingga Tugu Adipura sambil membawa poster, dan spanduk berisi tuntutan mereka agar rencana kenaikan BBM tidak dilakukan.
"Dengan tegas kami menolak kenaikan BBM. Kebijakan ini sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat," kata Koordinator Aksi Rian Erlangga di Tangerang, Kamis (13/11/2014).
Dengan kenaikan BBM, kata Rian, hal itu akan mempengaruhi sektor lain, terutama kenaikan harga bahan pokok lain. Kenaikan harga bahan pokok akan dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
"Kenaikan harga BBM bukan solusi untuk menanggulangi defisit APBN melainkan akan menambah kesengsaraan rakyat," ujarnya lagi.
Rian mengajak, seluruh rakyat Indonesia untuk menolak kebijakan kenaikan BBM yang diklaim untuk menanggulangi defisit APBN.
"Seharusnya yang pemerintah lakukan adalah memberantas mafia perminyakan dan praktik penyeludupan minyak, sehingga manfaat minyak bumi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
(mhd)