Warga Liar Penghuni Taman Tebet Merasa Ditelantarkan
Warga Liar Penghuni Taman Tebet Merasa Ditelantarkan
A
A
A
JAKARTA - Ratusan warga yang menghuni bangunan liar di Taman tebet Honda, Jaksel merasa ditelantarkan Pemkot Jaksel.
Pasalnya, sudah tidak mendapat penggantian, mereka juga tidak ditempatkan di rumah susun seperti warga gusuran lainnya.
Seorang pemulung yang rumahnya ikut bongkar, Lay (51) mengaku mendadak mendapat surat pemberitahuan.
"Saya terima kemarin. Isinya 1x24 jam harus segera di kosongkan. Lalu pagi ini tiba-tiba datang Satpol PP membongkari rumah-rumah. Saya tidak sempat selamatkan barang," kata pria asal medan tersebut yang sudah 5 tahun tinggal di area Taman Tebet Honda, Rabu (22/10/2014).
Selain itu, kata Lay, dia beserta teman-temannya yang menempati bangunan tidak mendapatkan penggantian dalam bentuk apapun.
"Kami tidak dapat penggantian apa-apa. Sumbangan dalam bentuk apapun tidak. kami pasrah saja," tutupnya.
Asisten Kepemerintahan Jakarta Selatan, Jayadi mengatakan, pihaknya tidak memberikan uang kerohiman pada 280 pemulung yang menempati tanah milik pemerintah tersebut.
"Bangunan mereka inikan di dirikan secara ilegal. Tanpa adanya izin dari pihak pemerintah sendiri. Karena itu, kami juga tidak memberikan penggantian apapun atas pembongkaran ini," ujarnya pada Sindonews di lokasi pembongkaran.
Pasalnya, sudah tidak mendapat penggantian, mereka juga tidak ditempatkan di rumah susun seperti warga gusuran lainnya.
Seorang pemulung yang rumahnya ikut bongkar, Lay (51) mengaku mendadak mendapat surat pemberitahuan.
"Saya terima kemarin. Isinya 1x24 jam harus segera di kosongkan. Lalu pagi ini tiba-tiba datang Satpol PP membongkari rumah-rumah. Saya tidak sempat selamatkan barang," kata pria asal medan tersebut yang sudah 5 tahun tinggal di area Taman Tebet Honda, Rabu (22/10/2014).
Selain itu, kata Lay, dia beserta teman-temannya yang menempati bangunan tidak mendapatkan penggantian dalam bentuk apapun.
"Kami tidak dapat penggantian apa-apa. Sumbangan dalam bentuk apapun tidak. kami pasrah saja," tutupnya.
Asisten Kepemerintahan Jakarta Selatan, Jayadi mengatakan, pihaknya tidak memberikan uang kerohiman pada 280 pemulung yang menempati tanah milik pemerintah tersebut.
"Bangunan mereka inikan di dirikan secara ilegal. Tanpa adanya izin dari pihak pemerintah sendiri. Karena itu, kami juga tidak memberikan penggantian apapun atas pembongkaran ini," ujarnya pada Sindonews di lokasi pembongkaran.
(ysw)
Explore More