Pengamat: ERP Bisa Memperluas Kemacetan
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta harus memperhatikan beberapa hal dalam menerapkan ERP sebelum jalur berbayar itu justru akan menimbulkan kemacetan baru.
Menurut Pengamat Tata Kota dan Kebijakan Publik Amir Hamzah, Electronic Road Pricing (ERP) bisa memperluas kemacetan. Jika mobil yang lewat melebihi kapasitas alat pembacanya.
"Jadi tutup buka harus dilakukan dan kapasitas mobil yang bisa melintasi jalur ERP harus diperhitungkan," kata Amir Hamzah saat dihubungi Sindonews, Minggu 12 Oktober 2014.
Amir menambahkan, Pemprov harus betul-betul cermat menghitung kapasitas ERP dalam membaca OBU, jumlah mobil yang lewat ERP, dan tentunya tarif yang harus bisa membuat jera para pengguna mobil pribadi.
"Tujuan adanya ERP kan untuk membatasi jumlah pengguna mobil pribadi dan agar mereka beralih ke angkutan umum. Nah pemerintah harus mempersiapkan seluruhnya," tutup Amir.
Sebelumnya, Pemprov DKI sudah melakukan uji coba pelaksanaan jalan berbayar atau jalur ERP di Jalan Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said.
Pelaksanaan ERP rencananya akan dijalankan akhir tahun 2015.
Menurut Pengamat Tata Kota dan Kebijakan Publik Amir Hamzah, Electronic Road Pricing (ERP) bisa memperluas kemacetan. Jika mobil yang lewat melebihi kapasitas alat pembacanya.
"Jadi tutup buka harus dilakukan dan kapasitas mobil yang bisa melintasi jalur ERP harus diperhitungkan," kata Amir Hamzah saat dihubungi Sindonews, Minggu 12 Oktober 2014.
Amir menambahkan, Pemprov harus betul-betul cermat menghitung kapasitas ERP dalam membaca OBU, jumlah mobil yang lewat ERP, dan tentunya tarif yang harus bisa membuat jera para pengguna mobil pribadi.
"Tujuan adanya ERP kan untuk membatasi jumlah pengguna mobil pribadi dan agar mereka beralih ke angkutan umum. Nah pemerintah harus mempersiapkan seluruhnya," tutup Amir.
Sebelumnya, Pemprov DKI sudah melakukan uji coba pelaksanaan jalan berbayar atau jalur ERP di Jalan Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said.
Pelaksanaan ERP rencananya akan dijalankan akhir tahun 2015.
(ysw)