Tangani PKL, Ahok Tiru Korea Selatan
Tangani PKL, Ahok Tiru Korea Selatan
A
A
A
JAKARTA - Pemrov DKI Jakarta akan meniru penanganan PKL di Distrik Gangnam, Seoul, Korea Selatan untuk diterapkan di Jakarta. Karena, penataan PKL di wilayah tersebut sangat tertata rapih.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kedepan PKL di Jakarta boleh berjualan di trotoar. Asalkan, jumlah pedagangnya dibatasi.
"PKL boleh (jualan) di trotoar dan taman. Tapi jumlahnya dan titiknya ditentukan dimana. Saya mau buktikan itu," kata pria yang biasa disapa Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (22/9/2014).
Tetapi, kata eks politikus Partai Gerindra ini, guna mengadopsi aturan tersebut, pihaknya akan berhadapan dengan ormas tertentu dalam menangani PKL. Bahkan, pihaknya sudah melakukan pembatasan PKL tetapi ormas tersebut selalu ikut campur.
"Tapi kita konyol, satu titik misalnya ada lima PKL nanti ada Ormas jual lapak 10, nah itu yang enggak boleh. Jualan dititik yang macet pakai mobil sebenarnya boleh, tapi tidak semua mobil. Prinsip PKL itu harus dekat msyarakat. Itu adalah substansi PKL," katanya.
Menurut Ahok, jika memang ingin diterapkan apa yang telah dilihatnya PKL di Gangnam District yang teratur, maka Pemprov DKI akan mengaturnya dengan penggunaan ATM Bank DKI.
"Bisa kita terapkan dan mencontohnya, makanya kita akan mendaftarkan untuk cegah ormas jual yah pakai ATM Bank DKI. Supaya tidak ada preman yang jual lapak. Kalau ada preman yang jual lapak mungkin dipenjara atau dihukum mati kali," pungkasnya.
Menurut Ahok, adanya kartu pengenal dengan bentuk ATM dari Bank DKI maka PKL juga akan berperan sebagai satpam untuk melaporkan PKL yang ilegal.
"Nah pernyataan itu yang tidak ada di Korea. Kalau di sana kan sudah disiplin warganya. Kalau ini bisa jalan, masalah PKL bisa selesai, termasuk masalah kemacetan juga bisa selesai. Salah satu penyumbang kemacetan juga PKL loh, saat makan siang, saat makan malam," tukasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kedepan PKL di Jakarta boleh berjualan di trotoar. Asalkan, jumlah pedagangnya dibatasi.
"PKL boleh (jualan) di trotoar dan taman. Tapi jumlahnya dan titiknya ditentukan dimana. Saya mau buktikan itu," kata pria yang biasa disapa Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (22/9/2014).
Tetapi, kata eks politikus Partai Gerindra ini, guna mengadopsi aturan tersebut, pihaknya akan berhadapan dengan ormas tertentu dalam menangani PKL. Bahkan, pihaknya sudah melakukan pembatasan PKL tetapi ormas tersebut selalu ikut campur.
"Tapi kita konyol, satu titik misalnya ada lima PKL nanti ada Ormas jual lapak 10, nah itu yang enggak boleh. Jualan dititik yang macet pakai mobil sebenarnya boleh, tapi tidak semua mobil. Prinsip PKL itu harus dekat msyarakat. Itu adalah substansi PKL," katanya.
Menurut Ahok, jika memang ingin diterapkan apa yang telah dilihatnya PKL di Gangnam District yang teratur, maka Pemprov DKI akan mengaturnya dengan penggunaan ATM Bank DKI.
"Bisa kita terapkan dan mencontohnya, makanya kita akan mendaftarkan untuk cegah ormas jual yah pakai ATM Bank DKI. Supaya tidak ada preman yang jual lapak. Kalau ada preman yang jual lapak mungkin dipenjara atau dihukum mati kali," pungkasnya.
Menurut Ahok, adanya kartu pengenal dengan bentuk ATM dari Bank DKI maka PKL juga akan berperan sebagai satpam untuk melaporkan PKL yang ilegal.
"Nah pernyataan itu yang tidak ada di Korea. Kalau di sana kan sudah disiplin warganya. Kalau ini bisa jalan, masalah PKL bisa selesai, termasuk masalah kemacetan juga bisa selesai. Salah satu penyumbang kemacetan juga PKL loh, saat makan siang, saat makan malam," tukasnya.
(mhd)
Explore More