Sistem Penganggaran DKI Rawan Mafia

JAKARTA - Sistem penganggaran Pemprov DKI Jakarta belum bisa lepas dari gurita mafia. Sehingga potensi korupsi belum dapat dipastikan dapat terhapus.

Pada 2014 ini Pemprov DKI Jakarta menggelorakan transparansi anggaran dengan menggunakan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting).

Diyakini dapat mengantisipasi terjadinya duplikasi mata anggaran antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun internal unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Akan tetapi menurut Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, sistem tersebut tidak dapat dipastikan bebas dari ancaman korupsi.

Sebab, modus upaya koruptif itu dimulai dari perencanaan anggaran. Dalam perencanaan itu belum memerhatikan aspek efesiensi dan efektivitas.

Sehingga terdapat anggaran untuk pengadaan maupun belanja lainnya yang dikira tidak penting tetap dianggarkan.

"Nilainya cukup besar dan beragam," ungkap Roy Salam di sela-sela diskusi Anggaran Infrastruktur Jakarta yang diselenggarakan oleh IBC di bilangan Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu 16 September kemarin.

Dia melihat mafia anggaran di DKI Jakarta terstruktur dan bekerja secara masif.

Mereka melibatkan beragam unsur, mulai dari birokrat, pejabat pemegang kebijakan, oknum politisi di partai politik, dan pengusaha.

Namun dominasi pengaruh dari kalangan pengusaha sangat tinggi. Kalangan itu menyetir dan mencari celah sistem anggaran yang ada.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui rendahnya penyerapan anggaran tahun ini.

Di kwartal kedua penyerapan anggaran baru mencapai 30%. Sisa tahun anggaran hanya tiga bulan lagi.

Dia menyalahkan kelambanan penyerapan itu kepada anak buahnya. Banyak pejabat di setiap SKPD belum menjalankan sistem di e-budgeting dengan baik.

Mata anggaran di e-calatogue masih bercampur baur. "Harga satuan belum dimasuki," ujarnya.

Dia berkilah dengan lambannya penyerapan anggaran untuk mengamankan anggaran yang ada.