Warga Miskin Depok Lebih Suka Pelayanan Jamkesda
Warga Miskin Depok Lebih Suka Pelayanan Jamkesda
A
A
A
DEPOK - Sejumlah warga miskin di Depok nampaknya lebih memilih Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasalnya, birokrasi yang rumit ditambah tidak seluruh rumah sakit swasta menerima pasien Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) membuat warga malah dibikin repot.
"Saya lebih suka Jamkesda jangan dilebur ke BPJS, saya enggak setuju, karena urus Jamkesda lebih cepat dibanding BPJS," ujar warga Point Mas, Pancoranmas, Depok di Balai Kota Depok, Rabu (6/8/2014).
Ia menjelaskan, untuk mendapatkan layanan Jamkesda dirinya tinggal minta rekomendasi RT RW, puskemas setempat lalu Dinkes Depok. Selanjutnya, anggota keluarganya yang sakit langsung mendapat pelayanan kesehatan di RS Puri Cinere.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail membenarkan hal itu lantaran nilai kapitasi Jamkesda lebih tinggi ketimbang BPJS. Di masa transisi saat ini, kata Nur Mahmudi, pihaknya terus melakukan pendampingan program BPJS.
Nur Mahmudi mengakui memang banyak RS yang belum menyepakati sistem tarif. 7 RS sejauh ini siap ikut dan ia yakin perlahan melalui pendampingan Pemkot, seluruh RS swasta akan sepakat.
"BPJS memang plafon tak terbatas, hanya saja melalui standar harga, Jamkesda jatah per tahun tiap warga Rp100 juta, klaimnya juga mudah, kalau obat tergantung dokter, bicara kualitas obat bisa jadi lebih bagus Jamkesda, plafon lebih tinggi, masyarakat bisa memilih," tutupnya.
"Saya lebih suka Jamkesda jangan dilebur ke BPJS, saya enggak setuju, karena urus Jamkesda lebih cepat dibanding BPJS," ujar warga Point Mas, Pancoranmas, Depok di Balai Kota Depok, Rabu (6/8/2014).
Ia menjelaskan, untuk mendapatkan layanan Jamkesda dirinya tinggal minta rekomendasi RT RW, puskemas setempat lalu Dinkes Depok. Selanjutnya, anggota keluarganya yang sakit langsung mendapat pelayanan kesehatan di RS Puri Cinere.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail membenarkan hal itu lantaran nilai kapitasi Jamkesda lebih tinggi ketimbang BPJS. Di masa transisi saat ini, kata Nur Mahmudi, pihaknya terus melakukan pendampingan program BPJS.
Nur Mahmudi mengakui memang banyak RS yang belum menyepakati sistem tarif. 7 RS sejauh ini siap ikut dan ia yakin perlahan melalui pendampingan Pemkot, seluruh RS swasta akan sepakat.
"BPJS memang plafon tak terbatas, hanya saja melalui standar harga, Jamkesda jatah per tahun tiap warga Rp100 juta, klaimnya juga mudah, kalau obat tergantung dokter, bicara kualitas obat bisa jadi lebih bagus Jamkesda, plafon lebih tinggi, masyarakat bisa memilih," tutupnya.
(ysw)
Explore More