Ribuan guru honorer akan demo di Istana Kepresidenan
A
A
A
Sindonews.com - Ribuan guru honorer siap unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Turunnya guru honorer itu ke jalan karena tak diperhatikan oleh pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, mereka akan memperjuangkan aspirasi atas 1,6 juta guru honorer lain mulai jenjang SD, SMP hingga SMA di Istana Negara. Tuntutan mereka atas tunjangan tambahan maupun kenaikan status menjadi PNS tidak pernah direalisasikan pemerintah.
"Persoalan guru honorer itu bertahun-tahun diendapkan pemerintah. Sayangnya pemerintah tidak kunjung menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan mereka," katanya di kantor PGRI, Jakarta, Rabu 30 April 2014.
Sulis menjelaskan, dunia pendidikan tidak akan berjalan tanpa ada guru honorer. Apalagi jumlah guru PNS saat ini tidak seimbang dengan rasio murid. Dia menyatakan, pada unjuk rasa besok guru akan menuntut pemerintah segera mengangkat mereka menjadi PNS bagi yang sudah memenuhi syarat.
Kedua, jika memang pemerintah belum bisa mengangkat menjadi PNS maka bisa mensubsidi penghasilan guru honorer dengan APBN. Tuntutan ketiga adalah mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Selain polemik guru honorer, jelasnya, pemerintah pun dituntut untuk menyelesaikan persoalan guru bantu. Jumlahnya mencapai 9.000 orang sesuai janji pemerintah akan diangkat menjadi PNS selambatnya pada 2011/2012 lalu.
Tapi faktanya, sampai saat ini masih banyak guru bantu yang belum juga diangkat menjadi PNS. "Hanya sebagian kecil yang sudah menjadi PNS," tukasnya.
Bahkan ironisnya, honor guru bantu senilai Rp1 juta per bulan, sejak Januari lalu hingga kini belum juga dibayarkan. Mereka sendiri sudah melakukan aksi unjuk rasa ke Kemendikbud agar status guru bantu segera ditingkatkan menjadi PNS sesuai dengan janji pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, mereka akan memperjuangkan aspirasi atas 1,6 juta guru honorer lain mulai jenjang SD, SMP hingga SMA di Istana Negara. Tuntutan mereka atas tunjangan tambahan maupun kenaikan status menjadi PNS tidak pernah direalisasikan pemerintah.
"Persoalan guru honorer itu bertahun-tahun diendapkan pemerintah. Sayangnya pemerintah tidak kunjung menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan mereka," katanya di kantor PGRI, Jakarta, Rabu 30 April 2014.
Sulis menjelaskan, dunia pendidikan tidak akan berjalan tanpa ada guru honorer. Apalagi jumlah guru PNS saat ini tidak seimbang dengan rasio murid. Dia menyatakan, pada unjuk rasa besok guru akan menuntut pemerintah segera mengangkat mereka menjadi PNS bagi yang sudah memenuhi syarat.
Kedua, jika memang pemerintah belum bisa mengangkat menjadi PNS maka bisa mensubsidi penghasilan guru honorer dengan APBN. Tuntutan ketiga adalah mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Selain polemik guru honorer, jelasnya, pemerintah pun dituntut untuk menyelesaikan persoalan guru bantu. Jumlahnya mencapai 9.000 orang sesuai janji pemerintah akan diangkat menjadi PNS selambatnya pada 2011/2012 lalu.
Tapi faktanya, sampai saat ini masih banyak guru bantu yang belum juga diangkat menjadi PNS. "Hanya sebagian kecil yang sudah menjadi PNS," tukasnya.
Bahkan ironisnya, honor guru bantu senilai Rp1 juta per bulan, sejak Januari lalu hingga kini belum juga dibayarkan. Mereka sendiri sudah melakukan aksi unjuk rasa ke Kemendikbud agar status guru bantu segera ditingkatkan menjadi PNS sesuai dengan janji pemerintah.
(mhd)