Pengesahan APBD DKI 2014 molor

Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah, kasus mark up pengadaan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berpengaruh pada penandatangan APBD DKI 2014 di Kemendagri.

"Tidak ada pengaruhnya. Anggaran DKI 2014 ini tetap Rp72 triliun. Hanya ada beberapa revisi diberi waktu satu minggu," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Kendati demikian, Endang mengakui, permasalahan soal pengadaan bus Transjakarta dan BKTB membuatnya harus bekerja maksimal. Karena, dia harus memeriksa dokumen keuangan DKI Jakarta.

"Ke depan kita akan dorong seluruh belanja barang menggunakan E-Catalog," ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Endang, pihaknya juga akan meminta pengadaan truk atau bus ke depannya melibatkan ahli di bidang otomotif agar bisa mengecek spesifikasi barang yang dibelanjakan melalui lelang.

"Ketika mencuat ada mark up seperti ini, itu kan masalah, semua ada pelajarannya. Kami akan dorong ke E-Catalog harus setara dengan bus internasional. Kemudian harus melibatkab ahli," bebernya.

Endang melanjutkan, jajarannya juga akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI terkait adanya dugaan permainan dalam belanja dua bus itu.

"Itu harus ada verifikasi dari BPKP sehingga ada kejelasan. Sebetulnya kita berniat sangat baik. Kalau bus nya bobrok kita tidak akan menerima. Ini tidak tahu dari mananya," tandasnya.

Sekadar diketahui, APBD DKI Jakarta tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp7 triliun sudah ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi dan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta, kemarin.