Pemprov akui buruknya drainase di ibu kota
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI mengakui, banjir dan genangan yang terjadi di sejumlah jalan di Jakarta diakibatkan buruknya drainase.
Menurut Kepala Dinas PU DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, saluran drainase jalan itu banyak yang kelebihan kapasitas lantaran Ibu Kota Jakarta tidak mempunyai sistem pembuangan air limbah.
"Faktanya, sebagian air rumah tangga, air cucian, mandi, dapur, dan limbah dibuang ke situ (drainase)," kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2014 malam.
Manggas membeberkan, sejauh ini sistem pembuangan air limbah di Jakarta tercatat baru terealisasi tiga persen di kawasan Setiabudi dan Kuningan Jakarta Selatan. Alhasil, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, saluran drainase itu tidak mampu menampung air hingga meluap ke jalan. "Drainase menjadi over floaded," ujarnya.
Ia melanjutkan, selain belum berjalannya sistem pembuangan limbah di Jakarta, banyaknya utilitas galian yang tertanam tidak sesuai prosedur di bawah drainase juga menjadi biang masalah. Karena utilitas galian yang buruk itu menyebabkan aliran air di saluran tidak berfungsi maksimal.
"Saluran banyak utilitas milik PLN, Telkom, dan PAM, sehingga luas daya tampung berkurang. Belum lagi masuk lumpur dan sampah," bebernya.
Manggas menjelaskan, utilitas yang ditanam di bawah drainase jalan itu tidak sesuai dengan ketentuan. Di mana kedalaman galian proyek kabel itu seharusnya 1,3 meter. Sementara faktanya, hanya berkisar 20 sampai 60 cm. "Galian itu akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada," janjinya.
Terkait masalah ini, Manggas mengaku, telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan akan menertibkan galian utilitas yang kedalamannya tidak sesuai ketentuan.
"Itu pengerusakan infrastruktur negara, akan kita laporkan ke kepolisian. Ancamannya sanksi," tandasnya.
Baca:
Pemprov DKI dinilai lamban atasi banjir
Menurut Kepala Dinas PU DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, saluran drainase jalan itu banyak yang kelebihan kapasitas lantaran Ibu Kota Jakarta tidak mempunyai sistem pembuangan air limbah.
"Faktanya, sebagian air rumah tangga, air cucian, mandi, dapur, dan limbah dibuang ke situ (drainase)," kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2014 malam.
Manggas membeberkan, sejauh ini sistem pembuangan air limbah di Jakarta tercatat baru terealisasi tiga persen di kawasan Setiabudi dan Kuningan Jakarta Selatan. Alhasil, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, saluran drainase itu tidak mampu menampung air hingga meluap ke jalan. "Drainase menjadi over floaded," ujarnya.
Ia melanjutkan, selain belum berjalannya sistem pembuangan limbah di Jakarta, banyaknya utilitas galian yang tertanam tidak sesuai prosedur di bawah drainase juga menjadi biang masalah. Karena utilitas galian yang buruk itu menyebabkan aliran air di saluran tidak berfungsi maksimal.
"Saluran banyak utilitas milik PLN, Telkom, dan PAM, sehingga luas daya tampung berkurang. Belum lagi masuk lumpur dan sampah," bebernya.
Manggas menjelaskan, utilitas yang ditanam di bawah drainase jalan itu tidak sesuai dengan ketentuan. Di mana kedalaman galian proyek kabel itu seharusnya 1,3 meter. Sementara faktanya, hanya berkisar 20 sampai 60 cm. "Galian itu akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada," janjinya.
Terkait masalah ini, Manggas mengaku, telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan akan menertibkan galian utilitas yang kedalamannya tidak sesuai ketentuan.
"Itu pengerusakan infrastruktur negara, akan kita laporkan ke kepolisian. Ancamannya sanksi," tandasnya.
Baca:
Pemprov DKI dinilai lamban atasi banjir
(mhd)