Ini usaha Pemprov DKI antisipasi banjir
Ini usaha Pemprov DKI antisipasi banjir
A
A
A
Sindonews.com - Bencana banjir yang terus menghantui Ibu Kota Jakarta membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan antisipasi bencana tahunan itu. Mulai dari perbaikan drainase (saluran air), normalisasi kali dan waduk, serta perbaikan puluhan pompa yang ada di Jakarta.
Berbagai cara tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk mengantisipasi banjir yang kerap menghantui DKI Jakarta, manakala musim hujan datang. Maka itu, Pemprov DKI serius mengatasi banjir mulai dari normalisasi yang terus 'digeber'.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki puluhan pompa air yang ada di DKI Jakarta. Bahkan, kata dia, pihaknya juga akan melakukan berbagai antisipasi untuk penanggulangan banjir.
"Di Pluit, pompa kurang satu yang sedang dalam proses. Ada 73 perbaikan pompa," kata pria yang kerap disapa Jokowi itu di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 9 Oktober 2013 lalu.
Bahkan dia juga mengatakan, November 2013, ada alat penyedot dari Jepang yang mampu menampung debit air sungai yang ada di Jakarta di antaranya Waduk Pluit, Jakarta Utara, Waduk Ria Rio Jakarta Timur.
Sedangkan Waduk Tomang Barat kini masih masa pengerukan lumpur, namun masih ada satu pompa penyedot air yang belum dipasang. Begitu pula di Waduk Pondok Labu, masih dalam tahap pengerjaan pengerukan lumpur dan pemasangan pompa.
"Pengerukan Waduk Pondok Labu sekarang sudah sampai sebelah Timur. Pompanya satu dalam proses perbaikan. Ini harus betul-betul dicek dan dikontrol agar berfungsi semuanya. Tahun kemarin kita lolos," katanya beberapa waktu lalu.
Selain itu, banjir yang dinilai kiriman dari daerah penyangga seperti Depok dan Bogor akan mendapatkan dana hibah dari DKI untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota ini.
Tak hanya itu, dana yang digelontorkanpun DKI sebesar Rp5 miliar untuk daerah-daerah penyangga, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok.
Depok dan DKI sempat memanas
Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat memanas dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Hal itu akibat ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menuding, bencana banjir di Jakarta akibat kiriman dari Depok.
Akibat ucapan politikus Partai Gerindra tersebut, Ahok sempat dikecam dari pejabat Wali Kota Depok dan DPRD Kota Depok. Bahkan Ahok diminta untuk tidak banyak bicara soal Depok, lebih baik dia urus Jakarta saja.
Rasa tersinggung di kalangan pejabat Pemkot Depok terkait pernyataan Ahok yang menyebut Depok sebagai biang kerok banjir Jakarta. Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad meminta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi ucapan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya berkata berkali-kali, kalau pimpinan DKI harus evaluasi pernyataan Wagub DKI Jakarta (Ahok), kalau Depok biang kerok banjir. Dievaluasi itu, jangan diomongin di publik," tukasnya di Balai Kota Depok, Jumat 29 November 2013.
Ditambah pernyataan Ahok untuk membangun situ atau waduk buatan di Depok guna menanggulangi banjir Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menilai, itu merupakan pernyataan arogan seorang Ahok.
"Memangnya Pemprov DKI punya uang berapa mau beli lahan bangun situ dan bantaran sungai di Depok. Situ dan bantaran sungai itu dikelola oleh pemerintah pusat. Hubungi saja pemerintah pusat," tukas Plt Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Depok, Wijayanto di Depok, Senin 18 November 2013.
Terobosan dan pembuatan Deep Tunnel
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan, memasuki musim penghujan, harus ada terobosan dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Salah satunya mengeruk sungai dan menggandeng sejumlah pakar air dan perkotaan untuk mengatasi masalah banjir dan penurunan air tanah atau degradasi.
"Mengenai anggaran, sekarang ada Pak Menko, sekarang ada saya, enggak perlu khawatir, tapi terobosan itu perlu," katanya saat menghadiri diskusi bersama Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa 26 November 2013.
Jokowi menambahkan, jangan hanya mengeruk sungai dan melebarkan sungai setiap tahun, sebab tanpa terobosan banjir DKI Jakarta tak akan selesai. Salah satunya terowongan multi fungsi atau deep tunnel.
"Masalah robnya, sampahnya, enggak akan selesai, jadi kalau ada pemikiran, National Capital Integrated Coastal Development harus diciptakan, deep tunnel itu terobosan. Tentu ada dampak lingkungan, dan harus terukur," paparnya.
Proyek tanggul raksasa' atau Giant Sea Wall
Pembangunan tanggul raksasa Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir yang terus-menerus menyerang Jakarta. Bahkan pembangunan proyek itu minta dipercepat pada tahun 2014 serta ditargetkan akan selesai tahun 2030 mendatang.
Sebelumnya, pembangunan tanggul tersebut direncanakan mulai pada 2020 untuk, mempersiapkan studinya terlebih dahulu. Studi pembangunan tanggul ditargetkan selesai tahun ini sehingga pembangunan tanggul bias dimulai 2014.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo berharap, pembangunan itu mendapatkan restu dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa. Persetujuan diberikan dalam Rapat Koordinasi Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA) di Kemenko Perekonomian beberapa waktu lalu.
"Sebelumnya (direncanakan) dimulai 2020. Menko setuju studi (tanggul raksasa) dipercepat. Dipercepat, tahun depan sudah dimulai (pembangunan) dan bukan 7 tahun lagi," tegas Jokowi di Jakarta, Rabu 6 Maret 2013.
Dalam proyek tersebut Pemprov DKI Jakarta akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp280 triliun, di Jakarta Utara.
Bahkan, banjir pada Kamis 17 Januari 2013 lalu, Istana Negara juga mengalami kebanjiran hal itu diakibatkan derasnya curah hujan serta buruknya aluran air, hingga sejumlah tanggul yang ada jebol. Tidak hanya di Jakarta, kalau iotu sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota juga mengalami hal yang sama seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Selain itu, pemprov terus berupaya menanggulangi banjir di Jakarta. Bagi masyarakat sekitar kali, Pemprov DKI mengintruksikan agar masyarakat tidak membuang sampah ke kali yang dapat menyumbat aliran air sehingga menimbulkan banjir. Bagi warga yang kedapatan membuang sampah akan dikenakan denda hingga sanksi tegas.
Berbagai cara tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk mengantisipasi banjir yang kerap menghantui DKI Jakarta, manakala musim hujan datang. Maka itu, Pemprov DKI serius mengatasi banjir mulai dari normalisasi yang terus 'digeber'.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki puluhan pompa air yang ada di DKI Jakarta. Bahkan, kata dia, pihaknya juga akan melakukan berbagai antisipasi untuk penanggulangan banjir.
"Di Pluit, pompa kurang satu yang sedang dalam proses. Ada 73 perbaikan pompa," kata pria yang kerap disapa Jokowi itu di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 9 Oktober 2013 lalu.
Bahkan dia juga mengatakan, November 2013, ada alat penyedot dari Jepang yang mampu menampung debit air sungai yang ada di Jakarta di antaranya Waduk Pluit, Jakarta Utara, Waduk Ria Rio Jakarta Timur.
Sedangkan Waduk Tomang Barat kini masih masa pengerukan lumpur, namun masih ada satu pompa penyedot air yang belum dipasang. Begitu pula di Waduk Pondok Labu, masih dalam tahap pengerjaan pengerukan lumpur dan pemasangan pompa.
"Pengerukan Waduk Pondok Labu sekarang sudah sampai sebelah Timur. Pompanya satu dalam proses perbaikan. Ini harus betul-betul dicek dan dikontrol agar berfungsi semuanya. Tahun kemarin kita lolos," katanya beberapa waktu lalu.
Selain itu, banjir yang dinilai kiriman dari daerah penyangga seperti Depok dan Bogor akan mendapatkan dana hibah dari DKI untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota ini.
Tak hanya itu, dana yang digelontorkanpun DKI sebesar Rp5 miliar untuk daerah-daerah penyangga, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok.
Depok dan DKI sempat memanas
Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat memanas dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Hal itu akibat ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menuding, bencana banjir di Jakarta akibat kiriman dari Depok.
Akibat ucapan politikus Partai Gerindra tersebut, Ahok sempat dikecam dari pejabat Wali Kota Depok dan DPRD Kota Depok. Bahkan Ahok diminta untuk tidak banyak bicara soal Depok, lebih baik dia urus Jakarta saja.
Rasa tersinggung di kalangan pejabat Pemkot Depok terkait pernyataan Ahok yang menyebut Depok sebagai biang kerok banjir Jakarta. Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad meminta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi ucapan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya berkata berkali-kali, kalau pimpinan DKI harus evaluasi pernyataan Wagub DKI Jakarta (Ahok), kalau Depok biang kerok banjir. Dievaluasi itu, jangan diomongin di publik," tukasnya di Balai Kota Depok, Jumat 29 November 2013.
Ditambah pernyataan Ahok untuk membangun situ atau waduk buatan di Depok guna menanggulangi banjir Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menilai, itu merupakan pernyataan arogan seorang Ahok.
"Memangnya Pemprov DKI punya uang berapa mau beli lahan bangun situ dan bantaran sungai di Depok. Situ dan bantaran sungai itu dikelola oleh pemerintah pusat. Hubungi saja pemerintah pusat," tukas Plt Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Depok, Wijayanto di Depok, Senin 18 November 2013.
Terobosan dan pembuatan Deep Tunnel
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah mengatakan, memasuki musim penghujan, harus ada terobosan dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Salah satunya mengeruk sungai dan menggandeng sejumlah pakar air dan perkotaan untuk mengatasi masalah banjir dan penurunan air tanah atau degradasi.
"Mengenai anggaran, sekarang ada Pak Menko, sekarang ada saya, enggak perlu khawatir, tapi terobosan itu perlu," katanya saat menghadiri diskusi bersama Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa 26 November 2013.
Jokowi menambahkan, jangan hanya mengeruk sungai dan melebarkan sungai setiap tahun, sebab tanpa terobosan banjir DKI Jakarta tak akan selesai. Salah satunya terowongan multi fungsi atau deep tunnel.
"Masalah robnya, sampahnya, enggak akan selesai, jadi kalau ada pemikiran, National Capital Integrated Coastal Development harus diciptakan, deep tunnel itu terobosan. Tentu ada dampak lingkungan, dan harus terukur," paparnya.
Proyek tanggul raksasa' atau Giant Sea Wall
Pembangunan tanggul raksasa Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir yang terus-menerus menyerang Jakarta. Bahkan pembangunan proyek itu minta dipercepat pada tahun 2014 serta ditargetkan akan selesai tahun 2030 mendatang.
Sebelumnya, pembangunan tanggul tersebut direncanakan mulai pada 2020 untuk, mempersiapkan studinya terlebih dahulu. Studi pembangunan tanggul ditargetkan selesai tahun ini sehingga pembangunan tanggul bias dimulai 2014.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo berharap, pembangunan itu mendapatkan restu dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa. Persetujuan diberikan dalam Rapat Koordinasi Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA) di Kemenko Perekonomian beberapa waktu lalu.
"Sebelumnya (direncanakan) dimulai 2020. Menko setuju studi (tanggul raksasa) dipercepat. Dipercepat, tahun depan sudah dimulai (pembangunan) dan bukan 7 tahun lagi," tegas Jokowi di Jakarta, Rabu 6 Maret 2013.
Dalam proyek tersebut Pemprov DKI Jakarta akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp280 triliun, di Jakarta Utara.
Bahkan, banjir pada Kamis 17 Januari 2013 lalu, Istana Negara juga mengalami kebanjiran hal itu diakibatkan derasnya curah hujan serta buruknya aluran air, hingga sejumlah tanggul yang ada jebol. Tidak hanya di Jakarta, kalau iotu sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota juga mengalami hal yang sama seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Selain itu, pemprov terus berupaya menanggulangi banjir di Jakarta. Bagi masyarakat sekitar kali, Pemprov DKI mengintruksikan agar masyarakat tidak membuang sampah ke kali yang dapat menyumbat aliran air sehingga menimbulkan banjir. Bagi warga yang kedapatan membuang sampah akan dikenakan denda hingga sanksi tegas.
(mhd)
Explore More