Pengamat: Harus ada kerja sama kendalikan tata ruang

Sindonews.com - Untuk mengatasi banjir di Jakarta, perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat. Upaya pengendalian banjir tidak akan berhasil jika hanya dilakukan satu pihak.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, diperlukan kerjasama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek dalam pengendalian tata ruang wilayah.

"Penanganan banjir harus dimulai dari pengendalian tata ruang, terutama Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan Jakarta. Aturan pengendalian tata ruang harus ditegakkan khususnya pada DAS Ciliwung," jelasnya di Depok, Rabu (25/12/2013).

Yayat menambahkan Bogor sudah mulai menegakkan pengendalian tata ruang mencegah banjir dengan berani membongkar ratusan vila.

Sebab prosentase penyebab banjir di Jakarta yakni 30 persen dibawa aliran dari hulu, sedangkan 70 persen disebabkan oleh kondisi Jakarta itu sendiri.

"Yang kedua, peran kelembagaan masih lemah jalankan program. Sebentar lagi kan banjir nih, Januari, Februari. Jadi jangan saling menyalahkan lagi," katanya.

Selain itu, Depok, Jakarta, dan Bogor perbanyak sumur resapan. Dipikirkan pula lahan eks vila yang dibongkar harus diupayakan pemulihan lingkungan.

Ia juga meminta pemerintah daerah agar berani menindak pengembang perumahan ataupun pemilik bangunan serta vila yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setiap pengembang juga diwajibkan membuat sumur resapan sebelum mengajukan perizinan.