Bahas banjir & longsor, BNPB gelar Rakernas
Bahas banjir & longsor, BNPB gelar Rakernas
A
A
A
Sindonews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) terkait antisipasi banjir dan longsor pada musim penghujan 2013-2014.
Rakernas tersebut dikuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi se-Indonesia, di antaranya, Jawa Tengah, DKI dan Jambi.
Kepala BNPB Syamsul Ma'arif menjelaskan, bagaimana sistem koordinasi antar lembaga negara dalam penanggulangan banjir dan longsor di tingkat Nasional.
"Khusus tingkat nasional, yang kami libatkan bukan hanya dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), tapi juga Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Kementerian ESDM, Kemenkes, dan BNPB seluruh Provinsi," katanya di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2013).
Syamsul menuturkan, Kementerian PU berperan menyiapkan peta rawan banjir dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian, kata dia, memantau ketinggian air sungai dan memberikan peringatan dini.
Lalu, lanjutnya, mengerahkan Sumber Daya Manusia (SDM) sarana dan prasarana penanggulangan sesuai standar. "Peran masing-masing dilakukan sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2012," terangnya.
Sementara Kemenkes, lanjut Samsul, berperan memberikan pertolongan serta bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban banjir dan tanah longsor.
Mendampingi RSUD kabupaten dan kota dalam menyusun rencana kesiapan rumah sakit menghadapi bencana (Hospital Disaster Plan).
"Kemenkes juga bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas paramedis dan obat-obatan dalam penanggulangan korban banjir dan tanah longsor," bebernya.
Sedangkan BNPB sendiri, sambung Samsul, berperan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko dan penanggulangan bencana banjir dan longsor secara terpadu. Melaksanakan fungsi komando dalam pengerahan sumber daya dan pengkoordinasian penanggulangan tingkat nasional.
"Kira menyiapkan anggaran Rp100 miliar serta dukungan logistik dan peralatan untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor di seluruh Indonesia sampai akhir 2013," tandasnya.
Rakernas tersebut dikuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi se-Indonesia, di antaranya, Jawa Tengah, DKI dan Jambi.
Kepala BNPB Syamsul Ma'arif menjelaskan, bagaimana sistem koordinasi antar lembaga negara dalam penanggulangan banjir dan longsor di tingkat Nasional.
"Khusus tingkat nasional, yang kami libatkan bukan hanya dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), tapi juga Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Kementerian ESDM, Kemenkes, dan BNPB seluruh Provinsi," katanya di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2013).
Syamsul menuturkan, Kementerian PU berperan menyiapkan peta rawan banjir dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian, kata dia, memantau ketinggian air sungai dan memberikan peringatan dini.
Lalu, lanjutnya, mengerahkan Sumber Daya Manusia (SDM) sarana dan prasarana penanggulangan sesuai standar. "Peran masing-masing dilakukan sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2012," terangnya.
Sementara Kemenkes, lanjut Samsul, berperan memberikan pertolongan serta bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban banjir dan tanah longsor.
Mendampingi RSUD kabupaten dan kota dalam menyusun rencana kesiapan rumah sakit menghadapi bencana (Hospital Disaster Plan).
"Kemenkes juga bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas paramedis dan obat-obatan dalam penanggulangan korban banjir dan tanah longsor," bebernya.
Sedangkan BNPB sendiri, sambung Samsul, berperan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko dan penanggulangan bencana banjir dan longsor secara terpadu. Melaksanakan fungsi komando dalam pengerahan sumber daya dan pengkoordinasian penanggulangan tingkat nasional.
"Kira menyiapkan anggaran Rp100 miliar serta dukungan logistik dan peralatan untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor di seluruh Indonesia sampai akhir 2013," tandasnya.
(mhd)
Explore More