Dianggap hambat pengadaan bus, DPRD DKI bereaksi
Dianggap hambat pengadaan bus, DPRD DKI bereaksi
A
A
A
Sindonews.com - Tudingan Gubernur Jakarta, Joko Widodo yang menyebut gagalnya pengadaan 1.000 unit bus pada tahun ini karena terhambat kebijakan dari DPRD DKI, langsung menuai reaksi keras.
Wakil Ketua DPRD DKI, Priya Ramadhani dengan tegas membantah tudingan itu. Menurutnya, jajaran legislatif justru mendukung upaya Pemprov DKI yang berencana memperbaiki transportasi publik.
"Tidak benar itu. Pemotongan anggaran dilakukan karena kita menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," katanya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/11).
Priya melanjutkan, sebelum rencana pengadaan 1.000 unit bus itu diusulkan, jajaran legislatif telah melakukan kajian dengan menanyakan langsung kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai perakit bus atau karoseri.
"Kita sudah menanyakan pada perusahan karoseri tentang kesanggupan mereka. Ternyata mereka banyak yang tidak siap, makanya kita kurangi dulu," ujarnya.
Ia mengutarakan, 1.000 unit bus yang dipesan Pemprov DKI tidak diimpor secara utuh meskipun spesifikasinya berbeda karena menggunakan bahan bakar gas.
"Yang diimpor itu hanya sasis dan mesinnya saja. Sisanya dirakit di kita. Nah masalahnya perusahan perakit enggak sanggup menuhi kebutuhan bus," paparnya.
Atas kajian itu, lanjut Priya, DPRD DKI pada akhirnya memangkas anggaran pengajuan pengadaan 1000 unit bus tersebut.
"Kalau anggarannya ga terserap kan sayang. Lebih baik buat program lain yang dibutuhkan masyarakat saat ini," bebernya.
Terlebih, sambung Priya, persoalan kekurangan bus sudah diajukan kembali dalam anggaran APBD DKI tahun depan. Anggaran pengadaan 1.000 unit yang diusulkan Pemprov DKI sendiri sebesar Rp3 triliun.
"Anggaran itu tidak termasuk pengajuan 3.000 unit bus sedang baru. Saya lupa anggaranya, itu buat pengadaan 2014," ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini juga membantah jika jajarannya dianggap telat memutuskan APBD yang berujung pada terhambatnya proses lelang.
"Semua sudah sesuai prosedur. Tidak ada yang ditutupi dan sesuai waktu," tandasnya.
Baca juga: Gagal datangkan 1.000 bus, Jokowi salahkan DPRD
Wakil Ketua DPRD DKI, Priya Ramadhani dengan tegas membantah tudingan itu. Menurutnya, jajaran legislatif justru mendukung upaya Pemprov DKI yang berencana memperbaiki transportasi publik.
"Tidak benar itu. Pemotongan anggaran dilakukan karena kita menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," katanya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/11).
Priya melanjutkan, sebelum rencana pengadaan 1.000 unit bus itu diusulkan, jajaran legislatif telah melakukan kajian dengan menanyakan langsung kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai perakit bus atau karoseri.
"Kita sudah menanyakan pada perusahan karoseri tentang kesanggupan mereka. Ternyata mereka banyak yang tidak siap, makanya kita kurangi dulu," ujarnya.
Ia mengutarakan, 1.000 unit bus yang dipesan Pemprov DKI tidak diimpor secara utuh meskipun spesifikasinya berbeda karena menggunakan bahan bakar gas.
"Yang diimpor itu hanya sasis dan mesinnya saja. Sisanya dirakit di kita. Nah masalahnya perusahan perakit enggak sanggup menuhi kebutuhan bus," paparnya.
Atas kajian itu, lanjut Priya, DPRD DKI pada akhirnya memangkas anggaran pengajuan pengadaan 1000 unit bus tersebut.
"Kalau anggarannya ga terserap kan sayang. Lebih baik buat program lain yang dibutuhkan masyarakat saat ini," bebernya.
Terlebih, sambung Priya, persoalan kekurangan bus sudah diajukan kembali dalam anggaran APBD DKI tahun depan. Anggaran pengadaan 1.000 unit yang diusulkan Pemprov DKI sendiri sebesar Rp3 triliun.
"Anggaran itu tidak termasuk pengajuan 3.000 unit bus sedang baru. Saya lupa anggaranya, itu buat pengadaan 2014," ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini juga membantah jika jajarannya dianggap telat memutuskan APBD yang berujung pada terhambatnya proses lelang.
"Semua sudah sesuai prosedur. Tidak ada yang ditutupi dan sesuai waktu," tandasnya.
Baca juga: Gagal datangkan 1.000 bus, Jokowi salahkan DPRD
(ysw)
Explore More