Target meningkat, DPRD DKI mulai disorot

Sindonews.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama menggandeng BPKP dan Kejaksaan Negeri (Kejari) beri angin segar untuk pemberantasan korupsi di Ibu Kota.

Menurut koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, langkah kedua pemimpin Jakarta ini, merupakan langkah maju Pemprov DKI Jakarta bila dibandingkan dengan provinsi lain.

"Ini langkah maju untuk pemberantasan korupsi di DKI karena selama ini tidak tersentuh hukum seperti provinsi lain," kata Boyamin kepada Sindonews, Selasa (29/10/2013) malam.

Meski demikian, kata dia, masyarakat tetap menanti keseriusan Jokowi-Ahok untuk memberantas korupsi di Jakarta. Dia berharap, pemberantasan korupsi tidak hanya tajam ke bawah tumpul ke atas.

"Untuk selanjutnya sasaran harus meningkat oknum pejabat tinggi DKI dan oknum DPRD DKI karena merekalah yang goreng anggaran proyek APBD," tuturnya.

Sekadar diketahui, sejumlah kasus korupsi di DKI Jakarta mulai terkuak disaat gencarnya mekanisme transparansi pemerintahan yang diusung Jokowi-Ahok, seperti pengungkapan korupsi oleh Kejari Jakarta Utara yang menetapkan MM dan SBR sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran proyek aliran listrik di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp1,3 miliar.

Berikutnya Lurah Ceger Fadly Lubis yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran kasus pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif tahun 2012 senilai Rp454 juta.