Jokowi setuju batasi jumlah PKL
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta untuk membatasi jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) tampaknya mendapat respon positif dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Ya akan kita tata PKL nanti. Tapi bukan pembatasan atau moratorium istilahnya. Kita kunci jumlah mereka lebih tepatnya," kata Jokowi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/10/2013) sore.
Ia membeberkan, sebelum menata PKL, Pemprov DKI harus memegang data jumlah mereka secara detail. Bahkan data PKL ini hingga ditingkat RT sesuai dengan klasifikasi barang dagangannya.
"Kalau sudah dapat kepastian total dan detailnya, baru bisa kita kunci," terangnya.
Apabila sudah demikian, lanjut Jokowi, nantinya tidak akan ada lagi penambahan jumlah PKL, sehingga penataannya pun dipercaya mampu berjalan efektif.
Sejauh ini, Pemprov DKI sebenarnya telah memiliki desain besar terkait penataan PKL.
"Kita sudah punya desain besarnya, tapi Ini masih kita kaji dan sedang diwacanakan," pungkasnya.
"Ya akan kita tata PKL nanti. Tapi bukan pembatasan atau moratorium istilahnya. Kita kunci jumlah mereka lebih tepatnya," kata Jokowi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/10/2013) sore.
Ia membeberkan, sebelum menata PKL, Pemprov DKI harus memegang data jumlah mereka secara detail. Bahkan data PKL ini hingga ditingkat RT sesuai dengan klasifikasi barang dagangannya.
"Kalau sudah dapat kepastian total dan detailnya, baru bisa kita kunci," terangnya.
Apabila sudah demikian, lanjut Jokowi, nantinya tidak akan ada lagi penambahan jumlah PKL, sehingga penataannya pun dipercaya mampu berjalan efektif.
Sejauh ini, Pemprov DKI sebenarnya telah memiliki desain besar terkait penataan PKL.
"Kita sudah punya desain besarnya, tapi Ini masih kita kaji dan sedang diwacanakan," pungkasnya.
(ysw)