Tujuannya untuk pembuatan keputusan langsung

Sindonews.com - Sistem e-ticketing monitoring center didukung oleh berbagai sumber daya dan perangkat elektronik. Serta dalam proses pembangunan sistem yang responsive terhadap kebutuhan untuk meminimalisir antrean pada loket dan monitoring secara tersentralisasi.

Direktur Telkom Sigma Judi Achmadi mengatakan, sistem EMC ini penting untuk memonitor transaksional disetiap gate. Sebelumnya koordinasi dilakukan secara manual kalau gatenya bermasalah di stasiun. Dengan ini bisa memonitor dengan cepat.

"Kalau status merah POS berarti mati, sehingga koordinasi dilakukan dengan cepat. Tujuannya adalah untuk pembuatan keputusan langsung," katanya di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Sementara itu, Direktur Utama PT KCJ Tri Handoyo mengatakan, setelah sistem single trip diubah menjadi Tiket Harian Berjamin (THB). Terjadi perubahan perilaku dari pengguna kereta. Pasalnya, dengan uang jaminan sebesar Rp5.000 masyarakat lebih disiplin.

Dia juga mengklaim, sejauh ini penggunaan THB berjalan dengan lancar dan tertib.

"Sebelum THB diterapkan, penumpang yang keluar tidak melalui pintu keluar ada sebanyak 20.000 per hari. Sedangkan saat ini hanya tiga orang per harinya hal ini dikarenakan ada uang jaminan Rp5.000," katanya.

Tri menjelaskan, pengguanaan e-ticketing sejak diluncurkan pada 23 Agustus 2013 lalu sudah mencapai angka 600.000 transaksi per harinya.

Kedepan, dia menargetkan akan mencapai angka 610.000 sampai 620.000 per hari karena kereta rel listrik sudah menjadi angkutan idola masyarakat Jabodetabek. Untuk penggunaan e-ticketing tertinggi berada di kota Bogor yaitu sebesar 40.000 transaksi per harinya.

PT KCJ juga berencana mendatangkan 180 unit KRL. Semuanya akan tiba secara bertahap mulai awal Oktober 2013. Ini adalah bagian dari program pemerintah melalui UKP4 yang mengharapkan KRL dapat mengangkut 1,2 juta penumpang per hari pada 2019. Program ini pun sudah dijalankan sejak 2008. Diharapkan 308 armada KRL sampai di tahun ini.

Tri Handoyono mengungkapkan, pihaknya mengucurkan uang sekitar Rp. 180 miliar untuk mendatangkan ke-180 unit KRL itu. Dana sebesar Rp. 180 miliar itu mereka pinjam dari bank dan didatangkan dari Jepang.

"Enggak dibantuin sama pemerintah. Kita impor saat kereta berhenti operasi di Jepang. Jadi ini bukan kereta nganggur," tuntasnya.