Bekasi serap DAK Pendidikan Rp114 miliar
Bekasi serap DAK Pendidikan Rp114 miliar
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) ditahun 2013 ini sebesar Rp88 miliar lebih. Belum lagi, ada penambahan DAK sekitar Rp26 miliar pada APBD Perubahan tahun ini.
Diprediksi penyerapan DAK Pendidikan akan berjalan maksimal. "Pada tahun sebelumnya DAK tidak pernah terserap oleh kami, tapi tahun ini DAK Rp114 miliar bisa kami serap, lantaran petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis (juklak juknis) tidak terlambat," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi Rohim Sutisna, Selasa (3/9/2013).
Dampak keterlambatan juklak juknis itu, kata dia, berdampak pada tidak terserapnya DAK secara maksimal. Sebab, tanpa ada juklak juknis, maka tidak diketahui proses penyerapannya dan resiko terjerat tindak pidana korupsi (Tipikor).
"Selama ini yang memperlambat penyerapan DAK itu karena juklak juknis yang terlambat, sehingga tidak bisa dikerjakan. Tahun ini sepertinya akan lebih baik, karena semua berjalan tepat waktu," ungkapnya.
Dia mengaku, DAK Pendidikan diarahkan pada pengadaan dan fisik. Untuk tambahan DAK sebesar Rp26 miliar dialokasikan untuk pengadaan buku, pelatihan guru. DAK sebesar Rp88 miliar dibagi untuk pengadaan di Dinas Pendidikan dan fisik di Dinas Bangunan.
Rohim menambahkan, pengadaan anggaran DAK itu bisa berupa buku, sementara kalau fisik berupa penambahan ruang kelas baru, perpustakaan dan bentuk pengadaan fisik lainnya. Hal ini sudah berjalan sejak beberapa tahun silam di seluruh sekolah di Bekasi.
Diprediksi penyerapan DAK Pendidikan akan berjalan maksimal. "Pada tahun sebelumnya DAK tidak pernah terserap oleh kami, tapi tahun ini DAK Rp114 miliar bisa kami serap, lantaran petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis (juklak juknis) tidak terlambat," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi Rohim Sutisna, Selasa (3/9/2013).
Dampak keterlambatan juklak juknis itu, kata dia, berdampak pada tidak terserapnya DAK secara maksimal. Sebab, tanpa ada juklak juknis, maka tidak diketahui proses penyerapannya dan resiko terjerat tindak pidana korupsi (Tipikor).
"Selama ini yang memperlambat penyerapan DAK itu karena juklak juknis yang terlambat, sehingga tidak bisa dikerjakan. Tahun ini sepertinya akan lebih baik, karena semua berjalan tepat waktu," ungkapnya.
Dia mengaku, DAK Pendidikan diarahkan pada pengadaan dan fisik. Untuk tambahan DAK sebesar Rp26 miliar dialokasikan untuk pengadaan buku, pelatihan guru. DAK sebesar Rp88 miliar dibagi untuk pengadaan di Dinas Pendidikan dan fisik di Dinas Bangunan.
Rohim menambahkan, pengadaan anggaran DAK itu bisa berupa buku, sementara kalau fisik berupa penambahan ruang kelas baru, perpustakaan dan bentuk pengadaan fisik lainnya. Hal ini sudah berjalan sejak beberapa tahun silam di seluruh sekolah di Bekasi.
(stb)
Explore More