Hapus OYK, Jokowi siapkan jurus baru
A
A
A
Sindonews.com - Untuk menekan jumlah pendatang saat arus balik lebaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi kependudukan (OYK). Namun ada sistem baru yang akan diterapkan untuk mengantisipasi pendatang di Jakarta.
"Saya tanya, Operasi Yustisi sudah diadakan berapa puluh tahun? Penduduk tambah atau tidak?" tanya Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2013).
Meski tidak membeberkan secara jamblang, mantan Walikota Solo ini mengatakan, OYK dipastikan tidak akan lagi diterapkan. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan mencari alternatif lain guna mengatasi persoalan lonjakan penduduk pasca lebaran.
"Kita akan ajak pemudik agar tidak membawa saudara-saudaranya ke Jakarta. Intinya kita minta mereka supaya jangan nambah-nambahin penduduk di sini," ucapnya.
Terkait alternatif lain pengganti Operasi Yustisi, Jokowi mengaku belum bisa menyampaikan. Sebab, alternatif atau jurus lain itu tengah diproses yang nantinya akan dicoba. Jurus lain itu bisa menggunakan sistem kampanye atau mengatur ulang sistem kependudukan.
"Operasi Yustisi belum tentu dicabut. Tapi ada alternatif lain yang akan kita coba. Entah kampanye atau mungkin sistem kependudukannya kita atur untuk memberikan hambatan agar pendatang tidak ke Jakarta,"
"Saya tanya, Operasi Yustisi sudah diadakan berapa puluh tahun? Penduduk tambah atau tidak?" tanya Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2013).
Meski tidak membeberkan secara jamblang, mantan Walikota Solo ini mengatakan, OYK dipastikan tidak akan lagi diterapkan. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan mencari alternatif lain guna mengatasi persoalan lonjakan penduduk pasca lebaran.
"Kita akan ajak pemudik agar tidak membawa saudara-saudaranya ke Jakarta. Intinya kita minta mereka supaya jangan nambah-nambahin penduduk di sini," ucapnya.
Terkait alternatif lain pengganti Operasi Yustisi, Jokowi mengaku belum bisa menyampaikan. Sebab, alternatif atau jurus lain itu tengah diproses yang nantinya akan dicoba. Jurus lain itu bisa menggunakan sistem kampanye atau mengatur ulang sistem kependudukan.
"Operasi Yustisi belum tentu dicabut. Tapi ada alternatif lain yang akan kita coba. Entah kampanye atau mungkin sistem kependudukannya kita atur untuk memberikan hambatan agar pendatang tidak ke Jakarta,"
(ysw)