Kinerja pejabat DKI turun, Ahok tingkatkan pelayanan
Kinerja pejabat DKI turun, Ahok tingkatkan pelayanan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) atau para birokrat pemerintahan di Jakarta perlu diperbaiki. Hal itu menyusul turunnya kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berdasar penerlitian Indonesia Governance Index (IGI).
"Orangnya (pejabat) musti di tuneup dulu," ujar Ahok, kepada wartawan, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Menurutnya, para pekerja di lingkungan Pemprv DKI harus mampu merespon keinginan masyarakat. Menurutnya, yang terpenting adalah dengan mengedepankan pelayanan masyarakat, ketimbang rasa diri menjadi pejabat. "Supaya persepsinya itu, bahwa kita melayani orang. Kita bukan pejabat," terangnya.
Sementara itu, lembaga Indonesia Governance Index (IGI) dalam penelitiannya mengklaim telah menerjunkan para peneliti dibidang pengelolaan pemerintahan di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Hal itu dijelaskan salah satu Peneliti IGI Jakarta, Herry Yogaswara.
"Kami bekerja mengumpulkan dan menganalisis data, terkait tata kelola pemerintah seperti APBD, perda, statistik, laporan BPK. Selain itu, kami juga mewawancarai para narasumber yang kompeten yang mewakili pemerintah, birokrat, pengusaha dan masyarakat sipil," ungkap Herry.
"Orangnya (pejabat) musti di tuneup dulu," ujar Ahok, kepada wartawan, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Menurutnya, para pekerja di lingkungan Pemprv DKI harus mampu merespon keinginan masyarakat. Menurutnya, yang terpenting adalah dengan mengedepankan pelayanan masyarakat, ketimbang rasa diri menjadi pejabat. "Supaya persepsinya itu, bahwa kita melayani orang. Kita bukan pejabat," terangnya.
Sementara itu, lembaga Indonesia Governance Index (IGI) dalam penelitiannya mengklaim telah menerjunkan para peneliti dibidang pengelolaan pemerintahan di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Hal itu dijelaskan salah satu Peneliti IGI Jakarta, Herry Yogaswara.
"Kami bekerja mengumpulkan dan menganalisis data, terkait tata kelola pemerintah seperti APBD, perda, statistik, laporan BPK. Selain itu, kami juga mewawancarai para narasumber yang kompeten yang mewakili pemerintah, birokrat, pengusaha dan masyarakat sipil," ungkap Herry.
(san)
Explore More