Pengamat nilai hak interpelasi DPRD hanya cari sensasi
Pengamat nilai hak interpelasi DPRD hanya cari sensasi
A
A
A
Sindonews.com – Pengamat perkotaan sekaligus dosen di Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai, hak interpelasi yang akan digunakan oleh DPRD DKI Jakarta, terhadap sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang amburadul bernuansa politik.
“DPRD centil, jika menggunakan hak interpelasi hanya gara-gara sistem KJS,” kata Yayat kepada Sindonews, Kamis (30/5/2013).
Ia mengatakan, permasalahan KJS, hanyalah permasalahan sistem yang seharusnya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Bukannya, menjadikan alasan bagi DPRD untuk menggulingkan pemerintahan yang ada.
“DPRD DKI hanya mencari sensasi semata, yang bernilai politis,” ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Yayat, DPRD memanggil Gubernur dan instansi yang terkait, untuk duduk bersama membahas sistem yang bermasalah. Kemudian, kata Yayat, diselesaikan secara bersama-sama.
“Sistem yang tidak sempurna, lebih baik dibahas bersama-sama untuk mencari kesempurnaan. Bukannya, menggunakan hak interpelasi yang seharusnya tidak perlu digulirkan dalam menyelesaikan masalah ini,” terangnya.
“DPRD centil, jika menggunakan hak interpelasi hanya gara-gara sistem KJS,” kata Yayat kepada Sindonews, Kamis (30/5/2013).
Ia mengatakan, permasalahan KJS, hanyalah permasalahan sistem yang seharusnya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Bukannya, menjadikan alasan bagi DPRD untuk menggulingkan pemerintahan yang ada.
“DPRD DKI hanya mencari sensasi semata, yang bernilai politis,” ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Yayat, DPRD memanggil Gubernur dan instansi yang terkait, untuk duduk bersama membahas sistem yang bermasalah. Kemudian, kata Yayat, diselesaikan secara bersama-sama.
“Sistem yang tidak sempurna, lebih baik dibahas bersama-sama untuk mencari kesempurnaan. Bukannya, menggunakan hak interpelasi yang seharusnya tidak perlu digulirkan dalam menyelesaikan masalah ini,” terangnya.
(stb)
Explore More