Pengamat UI minta pemerataan keadilan dalam berkampanye
Pengamat UI minta pemerataan keadilan dalam berkampanye
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Topo Santoso mengatakan, pemberlakuan hukum pidana terhadap Bupati Bogor Rachmat Yasin seharusnya juga diberlakukan sama pada pemimpin daerah lain yang melakukan kegiatan serupa.
"Selain itu, perlu ditelaah juga apakah tindakan tersebut termasuk hukum pidana, administratif atau kode etik," kata Topo, Jumat (15/03/2013).
Secara umum, menurut dia, ada beberapa tindak pidana Undang-undang pemilu lebih ke arah administratif.
"Memang sesuai undang-undang kasus ini masuk pidana, tapi secara umum ada beberapa tindak pidana Undang-undang pemilu lebih ke arah administratif. Kalau ada calon incumbent yang gunakan APBD untuk pemilu, itu baru saya setuju jika dimasukkan pidana, tapi masalah perijinan kan administratif," ujarnya.
Kapolres Depok Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan, dirinya belum menerima pengembalian berkas dari Kejaksaan Negeri Cibinong mengenai kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menimpa Bupati Bogor, Rachmat Yasin.
Meskipun demikian, Kartiko menegaskan, dirinya siap melengkapi kekurangan berkas yang dibutuhkan.
"Biasanya pengembalian berkas disertai petunjuk. Kita proses dulu dan lihat sesuai dengan KUHP, ada waktu dua minggu untuk melengkapi setelah berkas itu dikembalikan," ujar Kartiko.
Polres Depok sudah menyerahkan berkas perkara kasus tersebut pada Rabu (13/03). Berkas tersebut diserahkan Polres ke Kejari Cibinong setelah melalui proses penyelidikan selama dua pekan. Penetapan tersangka Bupati Bogor, Rachmat Yasin, berdasarkan pada barang bukti yang ada seperti rekaman video dan keterangan saksi-saksi.
Ditegaskan dia, Panwaslu Kabupaten Bogor hanya melaporkan pelanggaran Undang-Undang Pilkada pada Rachmat Yasin. Dengan demikian, status tersangka hanya dilakukan pada Rachmat Yasin. Ketika ditanya apakah ada kepala daerah lain yang berada di lokasi tersebut, Kartiko berkata, dirinya hanya memproses laporan dari Panwaslu Kabupaten Bogor.
"Silahkan tanya Panwaslu Bogor, mengapa hanya melaporkan Rachmat Yasin. Kita bekerja lurus-lurus saja tanpa kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik," ujarnya. r ratna purnama
"Selain itu, perlu ditelaah juga apakah tindakan tersebut termasuk hukum pidana, administratif atau kode etik," kata Topo, Jumat (15/03/2013).
Secara umum, menurut dia, ada beberapa tindak pidana Undang-undang pemilu lebih ke arah administratif.
"Memang sesuai undang-undang kasus ini masuk pidana, tapi secara umum ada beberapa tindak pidana Undang-undang pemilu lebih ke arah administratif. Kalau ada calon incumbent yang gunakan APBD untuk pemilu, itu baru saya setuju jika dimasukkan pidana, tapi masalah perijinan kan administratif," ujarnya.
Kapolres Depok Kombes Pol Achmad Kartiko mengatakan, dirinya belum menerima pengembalian berkas dari Kejaksaan Negeri Cibinong mengenai kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menimpa Bupati Bogor, Rachmat Yasin.
Meskipun demikian, Kartiko menegaskan, dirinya siap melengkapi kekurangan berkas yang dibutuhkan.
"Biasanya pengembalian berkas disertai petunjuk. Kita proses dulu dan lihat sesuai dengan KUHP, ada waktu dua minggu untuk melengkapi setelah berkas itu dikembalikan," ujar Kartiko.
Polres Depok sudah menyerahkan berkas perkara kasus tersebut pada Rabu (13/03). Berkas tersebut diserahkan Polres ke Kejari Cibinong setelah melalui proses penyelidikan selama dua pekan. Penetapan tersangka Bupati Bogor, Rachmat Yasin, berdasarkan pada barang bukti yang ada seperti rekaman video dan keterangan saksi-saksi.
Ditegaskan dia, Panwaslu Kabupaten Bogor hanya melaporkan pelanggaran Undang-Undang Pilkada pada Rachmat Yasin. Dengan demikian, status tersangka hanya dilakukan pada Rachmat Yasin. Ketika ditanya apakah ada kepala daerah lain yang berada di lokasi tersebut, Kartiko berkata, dirinya hanya memproses laporan dari Panwaslu Kabupaten Bogor.
"Silahkan tanya Panwaslu Bogor, mengapa hanya melaporkan Rachmat Yasin. Kita bekerja lurus-lurus saja tanpa kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik," ujarnya. r ratna purnama
(stb)
Explore More