Dokter keluarga dibayar Rp7.000 perorang

Sindonews.com - Demi mensukseskan progam dokter keluarga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rela merogoh kocek besar hingga puluhan juta rupiah atas tenaga yang dikeluarkan oleh para dokter.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sistem pembayaran dokter keluarga itu bukan menggunakan sistem gaji seperti dokter pada umumnya. Tetapi dengan menggunakan sistem upah, sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ditanganinya di suaru wilayah.

Dia mencontohkan, jika dalam satu wilayah, dokter keluarga menangani 3.000 orang, maka per orang itu akan dikenai biaya sekitar Rp7.000. Kalkulasinya, dari biaya per orang itu di kali jumlah orangnya, misalkan 3.000 orang. Maka, pendapatan dokter keluarga itu per bulan mencapai Rp21 juta.

"Dia tidak pakai gaji, kita bisa tentukan misalnya 7.000 rupiah. Kalau 3.000 orang, jadi kita akan bayar dia Rp21 juta perbulan," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Terkait kesehatan warga Jakarta, nantinya bukan hanya dibebankan oleh dokter keluarga. Tetapi juga akan dilaksanakan semua pemangku kepentingan, seperti dinas, lurah, ketua RT dan RW, bahkan melibatkan tokoh masyarakat dan agama.

"Nah, dengan ini akan ketahuan siapa yang perlu kita bina. Bina dia tindakan preventif promotif dilakukan oleh dinas, ya lurah, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita akan turun ke bawah," ungkapnya.

Namun saat ditanya apakah program dokter keluarga ini akan berbenturan dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah digagas sebelumnya, mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan, sambil menunggu program KJS dilaksanakan, keduanya bisa dijalankan secara bersamaan.