Pasien meningkat, Jokowi evaluasi KJS
A
A
A
Sindonews.com - Kartu Jakarta Sehat (KJS) selain memberi dampak positif, juga memberi dampak pada lonjakan pasien yang mengakibatkan pasien membeludak rumah sakit. Sehingga, hampir semua ruangan penuh sesak.
Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan melakukan evaluasi program andalannya ini, untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan berbagai polimik.
Jokowi mengaku, akan melakukan evaluasi yang dibarengi dengan uji publik KJS. Hal itu rencananya akan dilakukannya pekan depan.
"Mungkin minggu depan akan kita adakan evaluasi dan uji publik," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Uji publik dan evaluasi ini, kata Gubernur, akan melibatkan Dewan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat umum lainnya.
"Seharusnya enam bulan baru evaluasi, tapi ini baru langsung kita evaluasi. Tidak apa-apa," ujarnya.
Seperti diketahui APBD DKI 2013 menyiapkan dana Rp1,2 triliun, untuk menopang program ini, dengan target 4,7 juta warga DKI yang masuk dalam kategori miskin mengakses program ini.
Ia juga menyampaikan, lonjakan pasien terjadi karena masyarakat cenderung tidak melalui prosedur yang ada. Sehingga salah kaprah dalam memahami KJS, yang seharusnya disertai rujukan puskesmas, untuk penyakit-penyakit yang bisa ditangani di puskesmas.
Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan melakukan evaluasi program andalannya ini, untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan berbagai polimik.
Jokowi mengaku, akan melakukan evaluasi yang dibarengi dengan uji publik KJS. Hal itu rencananya akan dilakukannya pekan depan.
"Mungkin minggu depan akan kita adakan evaluasi dan uji publik," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Uji publik dan evaluasi ini, kata Gubernur, akan melibatkan Dewan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat umum lainnya.
"Seharusnya enam bulan baru evaluasi, tapi ini baru langsung kita evaluasi. Tidak apa-apa," ujarnya.
Seperti diketahui APBD DKI 2013 menyiapkan dana Rp1,2 triliun, untuk menopang program ini, dengan target 4,7 juta warga DKI yang masuk dalam kategori miskin mengakses program ini.
Ia juga menyampaikan, lonjakan pasien terjadi karena masyarakat cenderung tidak melalui prosedur yang ada. Sehingga salah kaprah dalam memahami KJS, yang seharusnya disertai rujukan puskesmas, untuk penyakit-penyakit yang bisa ditangani di puskesmas.
(stb)