Normalisasi Waduk Pluit terkendala relokasi
A
A
A
Sindonesw.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku kesulitan merelokasi warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta. Namun begitu, mereka tidak menyerah. Relokasi warga tetap dilakukan dalam tempo satu hingga dua tahun kedepan. Alhasil, proses normaliasasi waduk Pluit pun tertunda.
"Paling enggak butuh waktu satu sampe dua tahun biar warga yang tinggal di bantaran mau direlokasi ke tempat lain," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Dia menambahkan, program pengerukan dan normalisasi Waduk Pluit dapat berjalan lancar, jika seluruh warga yang ada di bantaran dapat direlokasi.
"Waduk Pluit kita sedang siapkan perumahan untuk mereka pindah, kalau mau pindah di Marunda, kan kita siapkan di sana. Secara bertahap, kan banyak sewa di sana," imbuhnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi warga Pluit, Jakarta Utara, di kawasan Marunda. Tahap pertama, relokasi warga terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK).
Sementara, data pemprov DKI menyebutkan, ada 7.000 Kepala Keluarga (KK), atau 17.000 orang yang tinggal di bantaran Waduk Pluit.
"Paling enggak butuh waktu satu sampe dua tahun biar warga yang tinggal di bantaran mau direlokasi ke tempat lain," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Dia menambahkan, program pengerukan dan normalisasi Waduk Pluit dapat berjalan lancar, jika seluruh warga yang ada di bantaran dapat direlokasi.
"Waduk Pluit kita sedang siapkan perumahan untuk mereka pindah, kalau mau pindah di Marunda, kan kita siapkan di sana. Secara bertahap, kan banyak sewa di sana," imbuhnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi warga Pluit, Jakarta Utara, di kawasan Marunda. Tahap pertama, relokasi warga terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK).
Sementara, data pemprov DKI menyebutkan, ada 7.000 Kepala Keluarga (KK), atau 17.000 orang yang tinggal di bantaran Waduk Pluit.
(san)