KJS belum disosialisasikan ke tingkat RT
A
A
A
Sindonews.com - Kartu Jakarta Sehat (KJS) menjadi kebutuhan bagi warga miskin Jakarta untuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Sejak 10 November 2012, kartu ajaib ini diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, hingga ini warga RT 08/09, Kelurahan Bukit Duri, belum mendapatkan kartu tersebut.
Informasi yang didapatkan Sindonews dari Abdul Hamid, Ketua Rt 08/09, Kelurahan Bukit Duri, menyebutkan selama ini belum ada informasi dari RW atau pihak kelurahan untuk rapat atau pertemuan yang membicarakan KJS.
"KJS apaan? Saya bingung kartu apa itu. Tapi katanya itu kartu sehat. Sudah banyak warga yang datang menanyakan itu, tapi saya harus jawab apa? Karena tidak pernah ada undangan untuk bicara soal itu," kata Abdul saat di sambangi Sindonews di kediamannya, Jumat (25/1/2013).
Selain itu, Kata Abdul, lemahya koordinasi dari tingkat atas seperti kelurahan ke RT membuat sosialisasi KJS di masyarakat sangat minim sehingga masyarakat terkejut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan seharusnya menyentuh warga, malah tidak sampai ke warga yang membutuhkan.
"Sangat lemah koordinsi dari atas ke RT, seperti kelurahan, dan RW. Sehingga saya bingung mau menjelaskan apa, bila ditanya soal KJS," terangnya.
Dia sendiri mengaku, mengetahui KJS dari televisi dan media. Sementara dari pihak kelurahan, belum pernah ada koordinasi atau undangan ke pihak Rt untuk membicarakan KJS.
Informasi yang didapatkan Sindonews dari Abdul Hamid, Ketua Rt 08/09, Kelurahan Bukit Duri, menyebutkan selama ini belum ada informasi dari RW atau pihak kelurahan untuk rapat atau pertemuan yang membicarakan KJS.
"KJS apaan? Saya bingung kartu apa itu. Tapi katanya itu kartu sehat. Sudah banyak warga yang datang menanyakan itu, tapi saya harus jawab apa? Karena tidak pernah ada undangan untuk bicara soal itu," kata Abdul saat di sambangi Sindonews di kediamannya, Jumat (25/1/2013).
Selain itu, Kata Abdul, lemahya koordinasi dari tingkat atas seperti kelurahan ke RT membuat sosialisasi KJS di masyarakat sangat minim sehingga masyarakat terkejut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan seharusnya menyentuh warga, malah tidak sampai ke warga yang membutuhkan.
"Sangat lemah koordinsi dari atas ke RT, seperti kelurahan, dan RW. Sehingga saya bingung mau menjelaskan apa, bila ditanya soal KJS," terangnya.
Dia sendiri mengaku, mengetahui KJS dari televisi dan media. Sementara dari pihak kelurahan, belum pernah ada koordinasi atau undangan ke pihak Rt untuk membicarakan KJS.
(san)