Saran pakar UGM atasi banjir Jakarta
Saran pakar UGM atasi banjir Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Upaya mengatasi masalah banjir yang mengandalkan pembangunan struktur yang dilaksanakan, terbukti tidak efektif untuk mengatasi atau mengurangi masalah banjir. Untuk itu diperlukan model pengendalian banjir secara terpadu dan komprehensif dengan mengacu pada upaya pembangunan non struktur.
Hal itu mengemuka dalam diskusi pakar teknik sipil UGM saat memberi masukan mengatasi bencana banjir di Indonesia, di jurusan teknik sipil Fakultas Teknik UGM.
Pengamat banjir sekaligus mantan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Ir Siswoko Dipl HE itu mengatakan, kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah banjir lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan bukan pengelolaan di jaringan sumber air maupun pada lahan daerah tangkapan air.
“Upaya struktur yang dilaksanakan tanpa mengantisipasi fenomena alam dan lingkungan yang dinamis. Saya mengusulkan pemerintah mampu melibatkan semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan sistem pengendalian banjir dengan mendorong pembangunan nonstruktur,” kata dosen tamu magister pengelolaan bencana alam UGM ini, Rabu (23/1/2013).
Siswoko menjelaskan, pembangunan nonstruktur yang bisa dilakukan diantaranya pengelolaan dataran banjir, melakukan prakiraan banjir dan peringatan dini, penanggulangan banjir, relokasi pemukiman, perbaikan tata ruang dan penghijauan, reboisasi erosi das, penetapan sempadan sungai, penyampaian informasi publik serta menguatkan manajemen sampah.
Sementara itu, Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM Prof Ir Nur Yuwono Dipl HE mengatakan, keberhasilan pembangunan sistem pengendalian banjir sangat bergantung pada pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
Namun, ia mengusulkan pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap rumah untuk membuat sumur guna menampung air hujan. "Metode pengendalian banjir yang bisa diambil Gubernur Jokowi untuk mengatasi banjir adalah sumur-sumur pada rumah warga, baik dalam bentuk sumur resapan maupun sumur yang akan dimanfaatkan air hujannya untuk keperluan sehari-hari," imbuhnya.
Disamping itu, Nur Yuwono menambahkan, dibutuhkan pula upaya pengetrapan sempadan sungai dan pantai secara konsisten dan konsekuen serta pengaturan pemukiman di sepanjang sungai dan pantai tepi Jakarta.
Hal itu mengemuka dalam diskusi pakar teknik sipil UGM saat memberi masukan mengatasi bencana banjir di Indonesia, di jurusan teknik sipil Fakultas Teknik UGM.
Pengamat banjir sekaligus mantan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Ir Siswoko Dipl HE itu mengatakan, kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah banjir lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan bukan pengelolaan di jaringan sumber air maupun pada lahan daerah tangkapan air.
“Upaya struktur yang dilaksanakan tanpa mengantisipasi fenomena alam dan lingkungan yang dinamis. Saya mengusulkan pemerintah mampu melibatkan semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan sistem pengendalian banjir dengan mendorong pembangunan nonstruktur,” kata dosen tamu magister pengelolaan bencana alam UGM ini, Rabu (23/1/2013).
Siswoko menjelaskan, pembangunan nonstruktur yang bisa dilakukan diantaranya pengelolaan dataran banjir, melakukan prakiraan banjir dan peringatan dini, penanggulangan banjir, relokasi pemukiman, perbaikan tata ruang dan penghijauan, reboisasi erosi das, penetapan sempadan sungai, penyampaian informasi publik serta menguatkan manajemen sampah.
Sementara itu, Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM Prof Ir Nur Yuwono Dipl HE mengatakan, keberhasilan pembangunan sistem pengendalian banjir sangat bergantung pada pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
Namun, ia mengusulkan pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap rumah untuk membuat sumur guna menampung air hujan. "Metode pengendalian banjir yang bisa diambil Gubernur Jokowi untuk mengatasi banjir adalah sumur-sumur pada rumah warga, baik dalam bentuk sumur resapan maupun sumur yang akan dimanfaatkan air hujannya untuk keperluan sehari-hari," imbuhnya.
Disamping itu, Nur Yuwono menambahkan, dibutuhkan pula upaya pengetrapan sempadan sungai dan pantai secara konsisten dan konsekuen serta pengaturan pemukiman di sepanjang sungai dan pantai tepi Jakarta.
(san)
Explore More