Banjir Jakarta, pemerintah cari utang ke luar negeri

Sindonews.com - Aktivis reformasi M Hatta Taliwang mengatakan, setiap terjadi bencana, terutama banjir di DKI Jakarta, Pemerintah akan buru-buru menyiapkan proposal dan menjadikan musibah yang diderita rakyat tersebut sebagai barang dagangan.

"Kondisi ini membuat banjir sebagai derita rutin bagi rakyat Jakarta, sementara penguasa dan para elit tertentu menjadikan proyek menambah hutang," ujarnya di Jakarta, Senin (21/1/2013).

Hatta menjelaskan, sepanjang tahun 2012, telah terjadi 503 kali banjir dan longsor yang menewaskan sedikitnya 125 orang. Pada tahun 2009, Pememerintah mengajukan pinjaman senilai USD135,5 juta untuk menangani banjir terkait dengan program Jakarta Emergency Dredging initiative atau JEDI.

Kemudian tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum mengajukan pinjaman untuk Jakarta Urgent Flood Mitigation Project 2011 sebagai kelanjutan proyek pengerukan 13 sungai di Jakarta menggunakan dana Bank Dunia senilai USD150 juta.

Adapun tahun 2012, Bank Dunia memberikan uang untuk Jakarta Urgent Flood Mitigation Project senilai USD139,64 juta. Saat yang sama, Kementerian PU juga mendapatkan persetujuan pinjaman dari World Bank sebesar Rp200 miliar untuk program Jakarta Emergency dredging Initiative (JEDI).

"Dengan seabrek bantuan dan pinjaman semacam ini, kok ya tetapi penanganan banjir belum juga beres," ujar Hatta.

Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, bahwa ada kelompok yang sangat berkepentingan untuk memindahkan ibu kota ketempat di mana mereka telah menguasai lahannya. "Hal ini pun kemudian dijadikan mega proyek. Ini memang gendeng," tegasnya.