PPP bantah tak maksimal dukung Foke-Nara

Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah jika mesin partainya tak berjalan dalam mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara).

Menurut Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy, mesin parpol berjalan efektif, namun tak mampu mengimbangi figur Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang lebih populer menyedot perhatian masyarakat.

Bukti bahwa mesin parpol berjalan, sambung Romy, bisa dilihat dari perbandingan suara yang diperoleh Foke-Nara yang mengalami peningkatan. Dibandingkan putaran pertama, peningkatan suara Foke-Nara pada putaran kedua jauh lebih tinggi dibandingkan Jokowi-Ahok.

"Dalam hitung cepat Kompas misalnya, yang memprediksi suara Foke 47 persen, berarti Foke meningkat 13 persen dari putaran pertama yang dalam real count putaran pertama mendapatkan 34 persen. Bandingkan dengan Jokowi yang terhadap quick count yang sama diperkirakan meningkat 10 persen," papar Romy dalam pesan singkatnya, Jumat (21/9/2012).

Dia mengklaim, di hampir seluruh exit poll tercatat bahwa Foke-Nara didukung oleh lebih dari 60 persen pemilih yang berasal dari parpol pengusung. Bahkan dukungan warga PPP terhadap Foke-Nara tercatat dalam exit poll sebuah lembaga survei lebih dari 80 persen.

"Karenanya, PPP meyakini ijtihad politik partai pada putaran kedua kepada Foke-Nara sudah sesuai dengan aspirasi pemilih kami. Ini juga menunjukkan, bahwa mesin PPP bekerja efektif," katanya.

Menurut Romy, masyarakat DKI Jakarta yang majemuk dan rasional lebih melihat sosok figur dibandingkan mesin parpol.

Romy mencontohkan kasus yang dialami oleh mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indarparawansa yang maju pada Pilkada Jawa Timur 2008 lalu.

Khofifah yang diusung PPP dan partai non parlemen yang totalnya hanya berjumlah 17 persen suara, berhasil mendapatkan hampir 50 persen pada putaran kedua, meskipun karena manipulasi yang luar biasa akhirnya dikalahkan pada putaran ketiga.

"Politik Pilkada utamanya di tingkat provinsi adalah politik figur, bukan politik parpol ataupun struktur. Sejak 2005, sudah banyak pilkada yang membuktikan bahkan calon yang didukung partai gurem sekalipun mendapatkan kemenangan," paparnya.