Ada oknum polisi dalam peredaran senpi
Ada oknum polisi dalam peredaran senpi
A
A
A
Sindonews.com - Ada oknum polisi yang terlibat dalam peredaran senjata api di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi tren baru dalam setiap tindak kriminalitas.
"Kalau ada keterlibatan (oknum polisi), itu pasti ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin senjata api bisa marak beredar di tengah masyarakat," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Senin (25/6/2012).
Dia mengungkapkan, senjata api rakitan yang diperoleh dari para pengrajin pun sebenarnya berasal dari senjata api yang sudah tidak layak digunakan. "Senjata api rakitan yang dipakai pelaku kejahatan berasal dari hasil bubutan (buatan) pengrajin, dan itu dibuat dari senjata yang sudah tidak layak, kemudian dirakit kembali dengan menggabungkan tiga sampai empat senjata api," ujarnya.
Selain itu, dia juga menilai kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan mobil dinas menggunakan bahan bakar bersubsidi menjadi persoalan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam memerangi kejahatan.
"Patroli di jalan selama ini menghilang karena kebijakan mobil dinas pemerintah yang tidak boleh pakai BBM subsidi, jadi pakai pertamax. Ini jadi pukulan yang berat buat polisi. Tadinya 1 mobil patroli 10 liter, sekarang jadi 3 sampai 4 liter, jadi patroli tidak lagi efektif," tukasnya. (lil)
"Kalau ada keterlibatan (oknum polisi), itu pasti ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin senjata api bisa marak beredar di tengah masyarakat," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Senin (25/6/2012).
Dia mengungkapkan, senjata api rakitan yang diperoleh dari para pengrajin pun sebenarnya berasal dari senjata api yang sudah tidak layak digunakan. "Senjata api rakitan yang dipakai pelaku kejahatan berasal dari hasil bubutan (buatan) pengrajin, dan itu dibuat dari senjata yang sudah tidak layak, kemudian dirakit kembali dengan menggabungkan tiga sampai empat senjata api," ujarnya.
Selain itu, dia juga menilai kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan mobil dinas menggunakan bahan bakar bersubsidi menjadi persoalan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam memerangi kejahatan.
"Patroli di jalan selama ini menghilang karena kebijakan mobil dinas pemerintah yang tidak boleh pakai BBM subsidi, jadi pakai pertamax. Ini jadi pukulan yang berat buat polisi. Tadinya 1 mobil patroli 10 liter, sekarang jadi 3 sampai 4 liter, jadi patroli tidak lagi efektif," tukasnya. (lil)
()
Explore More