Faisal kritik kinerja PNS DKI buruk
Faisal kritik kinerja PNS DKI buruk
A
A
A
Sindonews.com - Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 dari jalur independen Faisal Basri mengkritik kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kurang berkualitas.
Untuk itu, dia berencana membuat pemetaan standar kompetensi, target kinerja berbasis individual, membuat rapor individu untuk para PNS, dan meredistribusi peran dan kewenangan kepada lima walikota dan satu bupati di DKI Jakarta.
Rapor itu dimaksudkan untuk mengukur kinerja para PNS di DKI tersebut akan dibuat setiap enam bulan sekali. Hal itu dilakukan agar PNS yang berprestasi dan kinerjanya baik mendapat remunerasi yang lebih dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang selama ini tidak efektif. Karena tidak merekrut orang-orang terbaik untuk berkiprah di Pemerintah Daerah (Pemda).
"Di Jakarta ini, tidak ada upaya untuk merekrut orang-orang terbaik demi perbaikan kualitas birokrasi," ujar Faisal di kediamannya, Jalan Ciasem IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/6/2012).
Ditambahkan dia, di zaman Gubernur Ali Sadikin, ada sistem perekrutan yang memungkinkan lulusan-lulusan terbaik untuk berperan aktif dalam pemerintahan.
"Kalau zamannya Ali Sadikin, the best dari ITB dan UI direkrut lewat mekanisme tertentu. Sekarang tidak ada lagi kepedulian pada kualitas birokrasi. Akibatnya, sebagai misal, ada pengawas bangunan bertitel SH, lalu dia disuruh sekolah lagi, sekolah yang masuk malam. Jadi, yang penting asal ada. Rusak caranya kalau begini," terangnya.
Menurut Faisal, dengan relatif bagusnya gaji pegawai di Pemda DKI Jakarta, tentu itu bisa menjadi jenjang karier yang kompetitif bagi para lulusan terbaik itu.
"Bahkan kalau bagus, dia bisa direkrut ke tingkat nasional. Pada kesempatan pertama, harus direkrut orang-orang yang kompeten di bidangnya," ungkapnya.
Faisal mengritik banyaknya orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, yang pada akhirnya tidak bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang inovatif. "Harus ada ide-ide yang sifatnya breakthrough. Yang sekarang ini tidak ada inovasi, tidak nyambung ide-idenya," jelasnya.
Faisal mengaku, akan membangun satu program reformasi berdasarkan pengalamannya sebagai mantan komisioner KPPU dan rektor Perbanas. Pada saat itu, Faisal Basri menangani kasus-kasus korupsi sehingga mengetahui trik-trik koruptor.
Ke depan, program reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah memberikan rapor penilaian kinerja pegawai dan mengharuskan pejabat eselon tiga ke atas untuk melaporkan harta kekayaannya kepada publik.
Selain itu, Faisal juga akan membangun pusat layanan satu pintu di keenam wilayah DKI serta implementasi transaksi keuangan dan perpajakan yang ditarik pemda dengan sistem elektronik (cash online register).
"Ini bagian dari transparansi. Jadi, berapa jumlah pendapatan pemda dari pajak tercatat dengan baik," tutup Faisal. (san)
Untuk itu, dia berencana membuat pemetaan standar kompetensi, target kinerja berbasis individual, membuat rapor individu untuk para PNS, dan meredistribusi peran dan kewenangan kepada lima walikota dan satu bupati di DKI Jakarta.
Rapor itu dimaksudkan untuk mengukur kinerja para PNS di DKI tersebut akan dibuat setiap enam bulan sekali. Hal itu dilakukan agar PNS yang berprestasi dan kinerjanya baik mendapat remunerasi yang lebih dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang selama ini tidak efektif. Karena tidak merekrut orang-orang terbaik untuk berkiprah di Pemerintah Daerah (Pemda).
"Di Jakarta ini, tidak ada upaya untuk merekrut orang-orang terbaik demi perbaikan kualitas birokrasi," ujar Faisal di kediamannya, Jalan Ciasem IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/6/2012).
Ditambahkan dia, di zaman Gubernur Ali Sadikin, ada sistem perekrutan yang memungkinkan lulusan-lulusan terbaik untuk berperan aktif dalam pemerintahan.
"Kalau zamannya Ali Sadikin, the best dari ITB dan UI direkrut lewat mekanisme tertentu. Sekarang tidak ada lagi kepedulian pada kualitas birokrasi. Akibatnya, sebagai misal, ada pengawas bangunan bertitel SH, lalu dia disuruh sekolah lagi, sekolah yang masuk malam. Jadi, yang penting asal ada. Rusak caranya kalau begini," terangnya.
Menurut Faisal, dengan relatif bagusnya gaji pegawai di Pemda DKI Jakarta, tentu itu bisa menjadi jenjang karier yang kompetitif bagi para lulusan terbaik itu.
"Bahkan kalau bagus, dia bisa direkrut ke tingkat nasional. Pada kesempatan pertama, harus direkrut orang-orang yang kompeten di bidangnya," ungkapnya.
Faisal mengritik banyaknya orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, yang pada akhirnya tidak bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang inovatif. "Harus ada ide-ide yang sifatnya breakthrough. Yang sekarang ini tidak ada inovasi, tidak nyambung ide-idenya," jelasnya.
Faisal mengaku, akan membangun satu program reformasi berdasarkan pengalamannya sebagai mantan komisioner KPPU dan rektor Perbanas. Pada saat itu, Faisal Basri menangani kasus-kasus korupsi sehingga mengetahui trik-trik koruptor.
Ke depan, program reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah memberikan rapor penilaian kinerja pegawai dan mengharuskan pejabat eselon tiga ke atas untuk melaporkan harta kekayaannya kepada publik.
Selain itu, Faisal juga akan membangun pusat layanan satu pintu di keenam wilayah DKI serta implementasi transaksi keuangan dan perpajakan yang ditarik pemda dengan sistem elektronik (cash online register).
"Ini bagian dari transparansi. Jadi, berapa jumlah pendapatan pemda dari pajak tercatat dengan baik," tutup Faisal. (san)
()
Explore More