Didik nilai Foke tak becus data penduduk
Didik nilai Foke tak becus data penduduk
A
A
A
Sindonews.com - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta 2012 Didik Junaedi Rachbini menilai Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) tidak becus melakukan pendataan penduduk Jakarta. Untuk itu, dia mengaku prihatin dengan kisruh data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
Menurutnya, kisruh DPT terjadi karena Pemerintah Provinsi (Provinsi) DKI Jakarta tidak memperhatikan permasalahan data kependudukan dengan teliti. Padahal, data penduduk sangat penting dan bisa digunakan dalam Pilgub DKI Jakarta. Data itu, juga bisa diambil dari sensus atau data statistik penduduk.
"Data itu perlu untuk Jamkesmas, Pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Data penduduk saja tidak beres, bagaimana dengan lainnya. KPU tidak professional, tidak memperbaiki data yang ada, sehingga kualitas demokrasi sekarang cacat," ujarnya kepada wartawan di rumahnya, Pesona Depok, Jumat (08/06/12).
Kendati begitu, Didik meminta kepada masyarakat dan pasangan calon untuk tidak melakukan aksi boikot pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta yang akan segera dilangsungkan. "Tidak boleh membuat masalah, yang ada menjadi rumit. Lebih baik permasalahan ini dikritik secara pedas," tegasnya.
Lebih lanjut, dia melihat ketidaksiapan penyelanggara pemilu, yang tidak mengantisipasi kisruh DPT sejak jauh-jauh hari, sebelum tahapan Pilgub DKI dimulai. Apabila KPU serius, seharusnya persoalan DPT ini tak perlu terjadi.
"DPT fiktif dapat merangsang terjadinya kecurangan dalam Pemilukada. DPT fiktif ini bisa dijadikan peluang untuk dimainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan," terangnya.
Untuk itu, dia berharap KPU bertanggung jawab, bilamana nanti ditemukan ada data yang dimainkan untuk menambah suara salah satu pasangan. "Jika terbukti berarti ini kecurangan, kami akan laporkan," ancamnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan DPT berjumlah 6.982.179 pada 2 Juni lalu, akan tetapi tim sukses dari para kandidat banyak menemukan NIK yang bermasalah. Tim sukses (timses) Hidayat-Didik sendiri menyerahkan 130 ribu data, sementara tim sukses Jokowi-Ahok secara bertahap menyerahkan sekitar 12 ribu data. (san)
Menurutnya, kisruh DPT terjadi karena Pemerintah Provinsi (Provinsi) DKI Jakarta tidak memperhatikan permasalahan data kependudukan dengan teliti. Padahal, data penduduk sangat penting dan bisa digunakan dalam Pilgub DKI Jakarta. Data itu, juga bisa diambil dari sensus atau data statistik penduduk.
"Data itu perlu untuk Jamkesmas, Pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Data penduduk saja tidak beres, bagaimana dengan lainnya. KPU tidak professional, tidak memperbaiki data yang ada, sehingga kualitas demokrasi sekarang cacat," ujarnya kepada wartawan di rumahnya, Pesona Depok, Jumat (08/06/12).
Kendati begitu, Didik meminta kepada masyarakat dan pasangan calon untuk tidak melakukan aksi boikot pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta yang akan segera dilangsungkan. "Tidak boleh membuat masalah, yang ada menjadi rumit. Lebih baik permasalahan ini dikritik secara pedas," tegasnya.
Lebih lanjut, dia melihat ketidaksiapan penyelanggara pemilu, yang tidak mengantisipasi kisruh DPT sejak jauh-jauh hari, sebelum tahapan Pilgub DKI dimulai. Apabila KPU serius, seharusnya persoalan DPT ini tak perlu terjadi.
"DPT fiktif dapat merangsang terjadinya kecurangan dalam Pemilukada. DPT fiktif ini bisa dijadikan peluang untuk dimainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan," terangnya.
Untuk itu, dia berharap KPU bertanggung jawab, bilamana nanti ditemukan ada data yang dimainkan untuk menambah suara salah satu pasangan. "Jika terbukti berarti ini kecurangan, kami akan laporkan," ancamnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan DPT berjumlah 6.982.179 pada 2 Juni lalu, akan tetapi tim sukses dari para kandidat banyak menemukan NIK yang bermasalah. Tim sukses (timses) Hidayat-Didik sendiri menyerahkan 130 ribu data, sementara tim sukses Jokowi-Ahok secara bertahap menyerahkan sekitar 12 ribu data. (san)
()
Explore More