Cagub waspadai politik uang

Sindonews.com – Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2012 rawan terjadi politik uang. Untuk itu, Panwaslu DKI Jakarta diminta mengawasi persoalan ini secara ketat.

Cagub dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan tidak akan menggunakan politik uang pada pilkada mendatang. “Menghadirkan Pilkada DKI Jakarta yang bebas dari politik uang adalah hal yang biasa buat kami,” kata Hidayat dalam Dialog Kenegaraan di DPD RI,kemarin. Cagub nomor urut 4 ini menambahkan, janji tidak menerapkan politik uang sudah menjadi tradisi PKS.

Dijelaskan Hidayat, sudah menjadi rahasia umum setiap kali suksesi kepemimpinan suatu kelompok, organisasi, atau bahkan pemerintahan, tidak pernah terlepas dari politik uang.“Secara umum mungkin iya, namun tidak dengan PKS,” ungkap mantan Presiden PKS ini. Hidayat menjelaskan, meskipun PKS sudah berkali-kali melakukan pergantian pemimpin, tidak pernah terjadi keributan, apalagi diwarnai politik uang. Demikian pula saat dirinya menjadi ketua MPR RI periode 2004–2009.

Hidayat mengungkapkan, sejak awal hingga akhir kepemimpinannya, tidak pernah diwarnai konflik, apalagi politik uang. Pihaknya meminta Panwaslu mengawasi secara ketat dugaan politik uang yang dilakukan masing-masing calon. Menurut dia, praktik politik uang bisa merusak demokrasi. “Sangat disayangkan, jika demokrasi yang kita jaga dengan baik justru dirusak oleh politik uang,”tukasnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi mengatakan, praktik politik uang sering kali dilakukan dengan tiga cara, yakni tunai, pascabayar, dan melibatkan pemilih sebagai relawan. “Ketiga pola ini menggunakan uang atau barang sebagai imbalan untuk pemilih atau masyarakat dari pasangan kandidat atau tim suksesnya,”ujar Veri kemarin.

Politik uang secara tunai ini dilakukan pasangan calon dan tim sukses dengan memberikan sejumlah uang atau benda bernilai uang kepada pemilih serta melakukan pemberian uang berupaya bentuk serangan fajar saat hari pemilihan. Untuk barang bernilai uang yang diserahkan peserta pilkada, misalnya pembagian sembako, penyerahan bantuan secara langsung, dan memberi uang kepada masyarakat sesaat akan berangkat menuju tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara politik uang cara pascabayar, yaitu bentuk pemberian uang dari kandidat kepada sekelompok orang setelah dilaksanakan hari pemungutan suara. Pasangan calon ini membuat komitmen bersama beberapa masyarakat untuk menggerakkan pemilih lain agar pasangan calon tertentu mendapatkan jumlah suara seusai dengan target. “Bila melebihi target, dana yang diterima oleh kelompok orang ini bertambah sesuai dengan kelipatannya.

Cara ini lebih masif dan sistematis,” sambung Veri. Begitu juga dengan pelibatan pemilih sebagai relawan tim sukses dan pasangan calon, sambungnya, merupakan modus baru agar pasangan calon mendapatkan suara lebih banyak di pilkada. Relawan itu digerakkan secara sistematis, tapi tidak termasuk dalam infrastruktur pemenangan kandidat secara resmi.Akan tetapi, mereka bekerja hampir sama dengan tim pemenangan.Kinerja relawan ini nantinya dihargai dengan bentuk nominal uang.

Sementara itu, Plh Ketua PDIP DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat berharap penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2012 berjalan bersih sehingga menjadi percontohan bagi daerah lain. “Kita berharap pilkada ini sebagai cermin, sebagai contoh bagi pilkada di seluruh Indonesia. Ini harus lebih baik, supaya contohnya juga baik.”ujarnya.

Menurutnya,Warga Jakarta harus ikut terlibat dalam proses pengawasan jalannya pilkada yang akan digelar pada 11 Juli mendatang.“Masyarakat kita, timses kita itu terlibat juga di dalam proses itu,”imbuh dia. Dengan pelaksanaan yang bersih dan jujur, pihaknya optimistis Pilkada DKI Jakarta tidak sampai diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita lelah kalau setiap pilkada ada gugatan di MK,”ujarnya. (wbs)