Polres Jakarta Pusat gagal ciptakan rasa aman
A
A
A
Sindonews.com - Kematian tiga suporter bola di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) saat laga Persija Jakarta (The Jak Mania) melawan Persib Bandung, pada Minggu 27 Mei 2012, menambah coretan hitam sejarah sepakbola Indonesia. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, tawuran antar suporter di GBK sudah tiga kali terjadi.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melihat, sangat tragis peristiwa itu terjadi di wilayah Jakarta Pusat yang notabanenya merupakan pusat pemerintahan. Tapi kenapa hal tersebut terus terjadi dan menyebabkan sejumlah orang tewas dan luka tanpa diusut polisi.
"Sebenarnya di GBK sendiri kejadian tersebut sudah tiga kali terjadi kekacauan. Pertama, kasus meledaknya petasan raksasa dalam pertandingan sepakbola yang disaksikan Presiden, hingga akhirnya presiden pulang," ujar Neta dalam pesan singkatnya, kepada wartawan, Rabu (30/5/2012).
Dilanjutkan, peristiwa kedua adalah kasus tewasnya dua penonton saat rebutan masuk ke dalam stadion dalam final SEA Games. Ketiga, tiga orang tewas pasca pertandingan Persib melawan Persija.
"Kasus tersebut menunjukkan betapa lemahnya kepemimpinan dan sikap profesional Kapolres Jakarta Pusat sebagai pimpinan wilayah yang seharusnya mampu melakukan deteksi dini dan antisipasi gangguan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara maksimal, mengingat Jakarta Pusat merupakan pusat kekuasaan," ungkapnya.
Peristiwa yang terjadi selama ini, tambah Neta, mulai dari GBK hingga pita kuning, terjadi di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Namun, pihak Polres terkesan lepas tangan. "Jika ini terus terjadi, publik akan melihat polisi di Jakarta, terutama di pusat kekuasaan, tidak mampu menjamin rasa aman bagi warga," tegasnya.
Selanjutnya, Neta mengatakan, seluruh wilayah Jakarta Pusat adalah tanggung jawab Kapolres Jakpus untuk mengamankannya. Apalagi, dalam mengamankan pertandingan sepakbola dengan massa yang banyak, Kapolres harus menerapkan berbagai antisipasi, mulai sebelum pertandingan, saat pertandingan hingga usai pertandingan.
"Jadi tidak ada alasan bagi polisi untuk lepas tangan. Sebab tugas polisi kan memberi rasa aman, jika ada pimpinan polisi yang lepas tangan harusnya segera dicopot dari jabatannya," tegas Neta. (san)
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melihat, sangat tragis peristiwa itu terjadi di wilayah Jakarta Pusat yang notabanenya merupakan pusat pemerintahan. Tapi kenapa hal tersebut terus terjadi dan menyebabkan sejumlah orang tewas dan luka tanpa diusut polisi.
"Sebenarnya di GBK sendiri kejadian tersebut sudah tiga kali terjadi kekacauan. Pertama, kasus meledaknya petasan raksasa dalam pertandingan sepakbola yang disaksikan Presiden, hingga akhirnya presiden pulang," ujar Neta dalam pesan singkatnya, kepada wartawan, Rabu (30/5/2012).
Dilanjutkan, peristiwa kedua adalah kasus tewasnya dua penonton saat rebutan masuk ke dalam stadion dalam final SEA Games. Ketiga, tiga orang tewas pasca pertandingan Persib melawan Persija.
"Kasus tersebut menunjukkan betapa lemahnya kepemimpinan dan sikap profesional Kapolres Jakarta Pusat sebagai pimpinan wilayah yang seharusnya mampu melakukan deteksi dini dan antisipasi gangguan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara maksimal, mengingat Jakarta Pusat merupakan pusat kekuasaan," ungkapnya.
Peristiwa yang terjadi selama ini, tambah Neta, mulai dari GBK hingga pita kuning, terjadi di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Namun, pihak Polres terkesan lepas tangan. "Jika ini terus terjadi, publik akan melihat polisi di Jakarta, terutama di pusat kekuasaan, tidak mampu menjamin rasa aman bagi warga," tegasnya.
Selanjutnya, Neta mengatakan, seluruh wilayah Jakarta Pusat adalah tanggung jawab Kapolres Jakpus untuk mengamankannya. Apalagi, dalam mengamankan pertandingan sepakbola dengan massa yang banyak, Kapolres harus menerapkan berbagai antisipasi, mulai sebelum pertandingan, saat pertandingan hingga usai pertandingan.
"Jadi tidak ada alasan bagi polisi untuk lepas tangan. Sebab tugas polisi kan memberi rasa aman, jika ada pimpinan polisi yang lepas tangan harusnya segera dicopot dari jabatannya," tegas Neta. (san)
()