KPU DKI tak siap, Pilgub diundur saja
KPU DKI tak siap, Pilgub diundur saja
A
A
A
Sindonews.com - Komisi II DPR RI mengeluhkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI.
Bagaimana tak mengeluh, belum lagi pesta demokrasi itu sempat digelar, muncul rencana tim sukses (timses) salah satu pasangan calon gubernur (cagub) melayangkan gugatan ke KPU DKI soal adanya daftar pemilih sementara (DPS) fiktif.
"Kami ini ingin menjadikan Jakarta sebagai barometer pemilihan kepala daerah (pilkada). Saya jadi skeptis jadwal yang sudah disusun ini bisa terpenuhi. Karena belum apa-apa, sudah ada tim sukses menyiapkan gugatan. Artinya, semuanya harus dipastikan dulu," ungkap anggota Komisi II DPR Akbar Faizal saat mengunjungi KPU DKI di Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2012).
Menurut politikus Partai Hanura ini, karut marut DPS bukanlah persoalan mudah. "Kalau memang kita semua ingin pilgub ini lebih baik dan tidak ada huru-hara, ya kita undur saja pilgub ini," tegasnya
Komisi II tak hanya mengeluhkan kinerja KPU DKI, tapi juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta serta Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada).(lin)
Bagaimana tak mengeluh, belum lagi pesta demokrasi itu sempat digelar, muncul rencana tim sukses (timses) salah satu pasangan calon gubernur (cagub) melayangkan gugatan ke KPU DKI soal adanya daftar pemilih sementara (DPS) fiktif.
"Kami ini ingin menjadikan Jakarta sebagai barometer pemilihan kepala daerah (pilkada). Saya jadi skeptis jadwal yang sudah disusun ini bisa terpenuhi. Karena belum apa-apa, sudah ada tim sukses menyiapkan gugatan. Artinya, semuanya harus dipastikan dulu," ungkap anggota Komisi II DPR Akbar Faizal saat mengunjungi KPU DKI di Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2012).
Menurut politikus Partai Hanura ini, karut marut DPS bukanlah persoalan mudah. "Kalau memang kita semua ingin pilgub ini lebih baik dan tidak ada huru-hara, ya kita undur saja pilgub ini," tegasnya
Komisi II tak hanya mengeluhkan kinerja KPU DKI, tapi juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta serta Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada).(lin)
()
Explore More