Koordinasi Panwaslu DKI-polisi

Sindonews.com - Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi DKI Jakarta diharapkan bisa berkordinasi dengan pihak kepolisian dalam menangani praktek politik uang terkait Pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Belajar dari Pilgub sebelumnya, temuan kasus politik uang sangat sedikit yang dilaporkan Panwaslu DKI ke penegak hukum.

"Karena dari pengalaman Pemilukada di berbagai daerah, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, khususnya politik uang masih sangat lemah," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Syaiful Bachri dalam diskusi bertema 'Potensi Politik uang dan jual beli suara' di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Rabu (9/5/2012).

Dia menyontohkan dalam Pilgub sebelumnya, data pelanggaran 325 kasus, yang sampai pada putusan tingkat pengadilan hanya delapan kasus.

"Berarti hanya sekian persen yang dilaporkan Panwaslu ke penegak hukum. Saya kira Panwas perlu sinergi dengan penegak hukum," ungkapnya.

Oleh karena itu, politik uang yang sudah dilakukan secara masif dan sistematis ini sebaiknya menjadi tantangan Panwaslu dan penegak hukum. Pasalnya, sejauh ini pelanggaran Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pemilukada) masih dilakukan di level perorangan.

"Lalu juga bagaimana dengan waktu yang dimiliki terbatas ini. Panwaslu harus bisa mengungkap, kalau yang kecil ini mungkin bisa, tapi yang sistematis ini yang sulit kan," pungkasnya.