Penyusunan DPS Pilgub DKI lamban
Penyusunan DPS Pilgub DKI lamban
A
A
A
Sindonews.com - Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU DKI Jakarta berjalan lamban. Hal ini dinilai merugikan warga Ibu Kota karena mereka terancam kehilangan hak pilih saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012.
Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, ada beberapa kelurahan yang belum merekap DPS. Seharusnya, DPS tersebut sudah dipasang di setiap kelurahan pada Jumat (13/4) lalu. Ramdansyah menyebutkan, di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara masih ada 54 tempat pemungutan suara (TPS) yang belum melaporkan DPS.
"Memang jangka waktu pengumuman 13 April hingga 3 Mei, namun seharusnya tanggal 13 April itu DPS sudah harus diumumkan dan ditempel di permukiman, agar warga yang tidak terdaftar bisa melapor," kata Ramdansyah dalam diskusi Pemutakhiran Data Pemilih dan Antisipasi Golput di Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Dia mengungkapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU di lapangan, di antaranya permukiman mewah karena penghuninya jarang ada di tempat. Begitu pun dengan apartemen, karena banyak satpam yang tidak mengizinkan petugas melakukan pendataan.
Namun setelah diberi penjelasan bahwa ada ancaman pidana bagi siapa pun yang mempersulit KPU untuk mendapatkan data, akhirnya petugas keamanan apartemen pun mengizinkan.
"Petugas akhirnya berkoordinasi dengan Panwaslu untuk melakukan pendekatan persuasif ke apartemen-apartemen. Selanjutnya kita kasih penjelasan kalau ada pihak yang berusaha menghalanghalangi, bisa diancam hukuman pidana," pungkasnya.
Anggota KPU DKI Jakarta Aminullah berjanji tidak akan menghilangkan hak warga untuk menjadi peserta aktif dalam Pilkada DKI Jakarta. Dirinya juga berjanji akan terus memberikan kesempatan kepada warga Jakarta yang memiliki hak pilih untuk mendaftarkan dirinya.
Pihaknya mengklaim kinerja KPU saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2007, terutama dalam akses informasi. "Kita sudah membuat server mengenai informasi seputar pilkada termasuk daftar pemilih, dan sejauh ini semua yang sudah mengunjungi situs kami selalu memandang positif, sekalipun warga yang belum terdaftar," tuturnya. (san)
Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, ada beberapa kelurahan yang belum merekap DPS. Seharusnya, DPS tersebut sudah dipasang di setiap kelurahan pada Jumat (13/4) lalu. Ramdansyah menyebutkan, di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara masih ada 54 tempat pemungutan suara (TPS) yang belum melaporkan DPS.
"Memang jangka waktu pengumuman 13 April hingga 3 Mei, namun seharusnya tanggal 13 April itu DPS sudah harus diumumkan dan ditempel di permukiman, agar warga yang tidak terdaftar bisa melapor," kata Ramdansyah dalam diskusi Pemutakhiran Data Pemilih dan Antisipasi Golput di Hotel Grand Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Dia mengungkapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU di lapangan, di antaranya permukiman mewah karena penghuninya jarang ada di tempat. Begitu pun dengan apartemen, karena banyak satpam yang tidak mengizinkan petugas melakukan pendataan.
Namun setelah diberi penjelasan bahwa ada ancaman pidana bagi siapa pun yang mempersulit KPU untuk mendapatkan data, akhirnya petugas keamanan apartemen pun mengizinkan.
"Petugas akhirnya berkoordinasi dengan Panwaslu untuk melakukan pendekatan persuasif ke apartemen-apartemen. Selanjutnya kita kasih penjelasan kalau ada pihak yang berusaha menghalanghalangi, bisa diancam hukuman pidana," pungkasnya.
Anggota KPU DKI Jakarta Aminullah berjanji tidak akan menghilangkan hak warga untuk menjadi peserta aktif dalam Pilkada DKI Jakarta. Dirinya juga berjanji akan terus memberikan kesempatan kepada warga Jakarta yang memiliki hak pilih untuk mendaftarkan dirinya.
Pihaknya mengklaim kinerja KPU saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2007, terutama dalam akses informasi. "Kita sudah membuat server mengenai informasi seputar pilkada termasuk daftar pemilih, dan sejauh ini semua yang sudah mengunjungi situs kami selalu memandang positif, sekalipun warga yang belum terdaftar," tuturnya. (san)
()
Explore More