Data pemilih Disdukcapil banyak fiktif
Data pemilih Disdukcapil banyak fiktif
A
A
A
Sindonews.com - Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta kacau.
"Begitu kacaunya ternyata data kita, data dari Disdukcapil yaitu DP4, yang telah diserahkan ke KPU DKI," ujar Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi DKI Jakarta M. Jufri di Hotel Grand Menteng, Matraman, Jakarta Timur, Senin (16/4/2012).
Ditambahkan dia, setelah data DP4 dari Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dimuktahirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, diketahui banyak data yang fiktif.
"Karena setelah KPU DKI memutahirkan data tersebut, ternyata begitu banyak data yang tak akurat. Banyak data yang tidak benar. Ada ribuan, bahkan contohnya di Jakarta Barat ada 8 ribu dicoret," tambahnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, sejauh ini pihaknya telah mengingatkan pihak KPU DKI Jakarta agar menolak DP4 jika memang datanya tak valid. Karena, jika KPUD DKI tak melakukan itu akan kena getahnya nanti.
"Beberapa pemilu yang lalu, yang disalahkan dalam proses DPT adalah selalu KPU DKI. Padahal, KPU DKI hanya punya waktu 3 bulan untuk pemutakhiran," tuturnya.
Ditambahkannya, sejumlah permasalahan dalam Pilkada maupun Pemilu biasanya ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyak gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), sambung dia, dari DPT. "Dan kekalahan-kekalahan pasangan calon kebanyakan yang selalu jadi alasan adalah DPT," pungkasnya. (san)
"Begitu kacaunya ternyata data kita, data dari Disdukcapil yaitu DP4, yang telah diserahkan ke KPU DKI," ujar Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi DKI Jakarta M. Jufri di Hotel Grand Menteng, Matraman, Jakarta Timur, Senin (16/4/2012).
Ditambahkan dia, setelah data DP4 dari Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dimuktahirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, diketahui banyak data yang fiktif.
"Karena setelah KPU DKI memutahirkan data tersebut, ternyata begitu banyak data yang tak akurat. Banyak data yang tidak benar. Ada ribuan, bahkan contohnya di Jakarta Barat ada 8 ribu dicoret," tambahnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, sejauh ini pihaknya telah mengingatkan pihak KPU DKI Jakarta agar menolak DP4 jika memang datanya tak valid. Karena, jika KPUD DKI tak melakukan itu akan kena getahnya nanti.
"Beberapa pemilu yang lalu, yang disalahkan dalam proses DPT adalah selalu KPU DKI. Padahal, KPU DKI hanya punya waktu 3 bulan untuk pemutakhiran," tuturnya.
Ditambahkannya, sejumlah permasalahan dalam Pilkada maupun Pemilu biasanya ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyak gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), sambung dia, dari DPT. "Dan kekalahan-kekalahan pasangan calon kebanyakan yang selalu jadi alasan adalah DPT," pungkasnya. (san)
()
Explore More