SPKS desak DPR kembali ke konstitusi
SPKS desak DPR kembali ke konstitusi
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Departemen Organisasi Serikat Petani Kelapa Sawi (SPKS) Nasional, Arifin Panjaitan mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik untuk kembali ke konstitusi dalam menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Baru-baru ini DPR menyetujui kenaikan harga BBM. Hal ini menunjukkan bahwa DPR yang secara konstitusi adalah lembaga representasi politik rakyat tidak memperjuangkan usulan rakyat mayoritas yang meminta agar BBM jangan dinaikkan," ujarnya dalam siaran persnya kepada Sindonews, Selasa (3/4/2012).
Dan ternyata, kata dia, DPR bertindak lain dengan mendukung usulan pemerintah dengan menaikkan BBM tersebut dan tentunya makin jauh dari kepentingan rakyat. Ditambahkannya, akan sangat sulit bangsa ini jika DPR selalu mendukung agenda Eksekutif yang terus-terusan melayani kepentingan pasar atau kepentingan asing.
Kebiasaan ini pun, sambung dia, terus berulang dilakukan wakil rakyat terkait dengan keinginan rakyat khususnya masyarakat dalam perkebunan kelapa sawit, yang menghendaki pembaruan struktur perkebunan kelapa sawit untuk menghilangkan Konflik-konflik dalam perkebunan.
"Seharusnya, ekonomi didorong sistem kerakyatan yang dapat melindungi hak-hak petani dan masyarakat adat. Ekonomi Neoliberal yang sering melekat dengan perjuangan partai dan DPR sudah inkonstitusional. Selama ini yang berakibat hilang nya hak-hak rakyat dan menguntungkan perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar," pungkasnya. (san)
"Baru-baru ini DPR menyetujui kenaikan harga BBM. Hal ini menunjukkan bahwa DPR yang secara konstitusi adalah lembaga representasi politik rakyat tidak memperjuangkan usulan rakyat mayoritas yang meminta agar BBM jangan dinaikkan," ujarnya dalam siaran persnya kepada Sindonews, Selasa (3/4/2012).
Dan ternyata, kata dia, DPR bertindak lain dengan mendukung usulan pemerintah dengan menaikkan BBM tersebut dan tentunya makin jauh dari kepentingan rakyat. Ditambahkannya, akan sangat sulit bangsa ini jika DPR selalu mendukung agenda Eksekutif yang terus-terusan melayani kepentingan pasar atau kepentingan asing.
Kebiasaan ini pun, sambung dia, terus berulang dilakukan wakil rakyat terkait dengan keinginan rakyat khususnya masyarakat dalam perkebunan kelapa sawit, yang menghendaki pembaruan struktur perkebunan kelapa sawit untuk menghilangkan Konflik-konflik dalam perkebunan.
"Seharusnya, ekonomi didorong sistem kerakyatan yang dapat melindungi hak-hak petani dan masyarakat adat. Ekonomi Neoliberal yang sering melekat dengan perjuangan partai dan DPR sudah inkonstitusional. Selama ini yang berakibat hilang nya hak-hak rakyat dan menguntungkan perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar," pungkasnya. (san)
()
Explore More