Ratusan guru & petugas Puskesmas honorer geruduk Istana
Ratusan guru & petugas Puskesmas honorer geruduk Istana
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 800 orang pegawai guru, staf tata usaha, penjaga sekolah dan petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) honorer yang tergabung dalam Komite Guru Indonesia (KGI) menggeruduk Istana Negara, menuntut perbaikan status mereka dari honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sumedang, Sukabumi, Jambi, dan Jawa Tengah. Mereka tiba sekira pukul 11.30 WIB dan langsung melakukan orasi dengan mobil pengeras suara meminta agar suara mereka didengar.
"Kita datang ke sini sudah berpuluh-puluh kali. Tapi hasilnya apa? Kita tetap honorer. Gaji kita Rp220 ribu sebulan," ujar Iing Nasihin, guru honorer dari Kabupaten Bekasi dalam orasinya, di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012).
Dalam orasinya, para pegawai honorer itu juga mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah berada di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dialami para guru tersebut. "Kalau perlu, Presiden yang lagi di luar negeri segera pulang. Dengarkan keluhan kami," teriaknya.
Lebih jauh, para tenaga honorer itu meminta kepada petugas yang menjaga jalannya aksi untuk menjembatani mereka masuk ke dalam Istana Negara menyampaikan langsung semua keluhan mereka. Namun, upaya itu sepertinya hanya sia-sia belaka, tidak ada petugas kepolisian yang mau mendengar dan mengantar.
"Bekukan atau cabut surat edaran Menpan dan RB No 5 tahun 2010. Cabut surat edaran Menpan dan RB No.3 Tahun 2012 tentang verifikasi dan validasi data karena berdasarkan hukumnya Peraturan Pemerintah (PP) itu sudah tidak berlaku (PP No.48 tahun 2005 Juncto PP No.43 tahun 2007)," tegasnya.
Peraturan tersebut, tambah demonstran, hanya akan menjadi sumber keresahan dan konflik sesama tenaga honorer dan menjadi sumber konflik antara tenaga honorer di Pemerintah Daerah dan instansinya. Karena multi tafsir dan tak ada ketegasan, bahkan ayat demi ayat saling bertentangan satu dengan yang lain. (san)
Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sumedang, Sukabumi, Jambi, dan Jawa Tengah. Mereka tiba sekira pukul 11.30 WIB dan langsung melakukan orasi dengan mobil pengeras suara meminta agar suara mereka didengar.
"Kita datang ke sini sudah berpuluh-puluh kali. Tapi hasilnya apa? Kita tetap honorer. Gaji kita Rp220 ribu sebulan," ujar Iing Nasihin, guru honorer dari Kabupaten Bekasi dalam orasinya, di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012).
Dalam orasinya, para pegawai honorer itu juga mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah berada di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dialami para guru tersebut. "Kalau perlu, Presiden yang lagi di luar negeri segera pulang. Dengarkan keluhan kami," teriaknya.
Lebih jauh, para tenaga honorer itu meminta kepada petugas yang menjaga jalannya aksi untuk menjembatani mereka masuk ke dalam Istana Negara menyampaikan langsung semua keluhan mereka. Namun, upaya itu sepertinya hanya sia-sia belaka, tidak ada petugas kepolisian yang mau mendengar dan mengantar.
"Bekukan atau cabut surat edaran Menpan dan RB No 5 tahun 2010. Cabut surat edaran Menpan dan RB No.3 Tahun 2012 tentang verifikasi dan validasi data karena berdasarkan hukumnya Peraturan Pemerintah (PP) itu sudah tidak berlaku (PP No.48 tahun 2005 Juncto PP No.43 tahun 2007)," tegasnya.
Peraturan tersebut, tambah demonstran, hanya akan menjadi sumber keresahan dan konflik sesama tenaga honorer dan menjadi sumber konflik antara tenaga honorer di Pemerintah Daerah dan instansinya. Karena multi tafsir dan tak ada ketegasan, bahkan ayat demi ayat saling bertentangan satu dengan yang lain. (san)
()
Explore More