Pilgub DKI, PNS harus netral

Sindonews.com - Posisi calon gubernur (cagub) dari incumbent dinilai sangat strategis untuk mendapatkan suara dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Hal itu cukup beralasan, karena cagub merupakan atasannya. Namun demikian, PNS diimbau agar bersikap netral.

Pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan, mobilisasi PNS untuk kepentingan politik incumbent merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang kerap terjadi di berbagai daerah.

"Apapun modusnya hal itu tidak diperbolehkan," kata Gun Gun melalui pesan singkatnya, Rabu (28/3/2012).

Secara psiko-politis, menurutnya, posisi incumbent memiliki power lebih bagi di mata para PNS.

"Selain saat ini masih menjadi atasan mereka, biasanya ada penetrasi pembentukan tim sukses ke simpul-simpul pejabat publik di masing-masing unit bahkan bisa sampai kelurahan atau desa," ungkap Gun Gun.

Secara formal, PNS itu tidak menjadi bagian timses, tapi secara substansi mereka telah bergerak dan bekerja menjadi bagian dari gurita pemenangan pilgub.

"Jangan heran, jika kerap terjadi mobilisasi yang sifatnya masif melalui jalur unit-unit kerja PNS sehingga menguntungkan perolehan suara voter," imbuhnya.

Sekadar untuk diketahui, belakangan ini muncul rumor adanya instruksi ditujukan kepada PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar memilih cagub incumbent Fauzi Bowo (Foke) dalam Pilgub DKI ini.

Bahkan, seorang wali kota di Pemprov DKI yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) diduga menginstruksikan anak buahnya atau anggota Forkabi untuk memilih Foke.(lin)