Ribuan gedung sekolah rusak berat
Ribuan gedung sekolah rusak berat
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 2.531 gedung sekolah di DKI Jakarta rusak berat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan perbaikan sekolah rusak tersebut selesai Oktober tahun ini.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengatakan, mayoritas sekolah rusak tersebut terdapat di Jakarta Utara. Menurut dia, gedung SD yang mengalami kerusakan sebanyak 1.198, sedangkan SMP 1.333 sekolah. Mendikbud mengungkapkan, sekolah rusak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
"Sekolah rusak berat sebanyak 132.000, rusak sedang 180.000. Rusak sedang ini kalau dibiarkan akan hijrah (menjadi) ke rusak berat," kata M Nuh saat konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
Di Pulau Jawa,jumlah ruang kelas SD yang rusak berat cukup banyak. Tercatat 21.000 ruang kelas SD rusak berat di Jawa Barat, 18.000 ruang kelas SD di Jawa Timur, dan 18.000 ruang kelas SD di Jawa Tengah. "SMP hampir sama juga jumlahnya," ujar Nuh.
Menurut dia, masih banyaknya ruang kelas sekolah yang rusak tersebut karena umur sekolahan sudah cukup tua. "Ini zaman-zamannya SD, SMP Inpres tahun ’80-an, sudah 30 tahun lebih, ya wajar bila sudah mulai rusak," bebernya.
Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan program rehabilitasi 21.500 ruang kelas sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang rusak berat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana tersebut melalui dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp800 miliar dan dana Kementerian Pendidikan Rp700 miliar.
Sedangkan pada 2012 ini, jumlah ruang kelas akan direhabilitasi meningkat menjadi lebih dari 173.000 ruang kelas dengan alokasi dana mencapai Rp15,822 triliun, terdiri atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp8 triliun dan DAK Rp7,8 triliun.
Rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat di sekolah menengah atas (SMA), sementara ini masih belum diprogramkan. "Kita masih fokus pada wajib belajar pendidikan sembilan tahun," katanya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta data dari Kemendikbud tersebut harus segera direspons cepat. Menurut dia, persoalan gedung sekolah ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperbaikinya. "Semua gedung sekolah berstatus negeri itu tanggung jawab pemprov," kata Iman Satria kemarin.
Anggota Komisi E lainnya, Firmansyah, menilai banyaknya sekolah rusak itu tidak terlepas dari kualitas pengerjaan proyek. "Bagi sekolah yang pernah direhab beberapa tahun lalu dan ternyata ada yang roboh, maka dipertanyakan bagaimana kinerja kontraktornya," kata Firmansyah.
Dia mengakui, sejumlah gedung sekolah sudah berusia puluhan tahun. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta harus mempercepat proses perbaikan sekolah yang dibangun sejak 1970 hingga 1980.
"Tidak etis kiranya bangunan sekolah di Ibu Kota ini yang berusia puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Padahal, APBD DKI Jakarta tetap menganggarkan dana untuk pendidikan. Di dalam item pendidikan itu, termasuk juga perbaikan bangunan sekolah," terang Firmansyah.
Dia menyebutkan, tahun ini ada pengalokasian anggaran untuk rehab total 22 bangunan sekolah. Anggaran untuk rehab total itu sebanyak Rp227,9 miliar. Selain itu, ada pula 60 kegiatan penyelesaian rehab total dengan anggaran Rp112,97 miliar. Rehab berat 11 kegiatan di tingkat Sudin Dikdas dan Dikmen 360 kegiatan dengan anggaran Rp427,32 miliar. (san)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengatakan, mayoritas sekolah rusak tersebut terdapat di Jakarta Utara. Menurut dia, gedung SD yang mengalami kerusakan sebanyak 1.198, sedangkan SMP 1.333 sekolah. Mendikbud mengungkapkan, sekolah rusak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
"Sekolah rusak berat sebanyak 132.000, rusak sedang 180.000. Rusak sedang ini kalau dibiarkan akan hijrah (menjadi) ke rusak berat," kata M Nuh saat konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
Di Pulau Jawa,jumlah ruang kelas SD yang rusak berat cukup banyak. Tercatat 21.000 ruang kelas SD rusak berat di Jawa Barat, 18.000 ruang kelas SD di Jawa Timur, dan 18.000 ruang kelas SD di Jawa Tengah. "SMP hampir sama juga jumlahnya," ujar Nuh.
Menurut dia, masih banyaknya ruang kelas sekolah yang rusak tersebut karena umur sekolahan sudah cukup tua. "Ini zaman-zamannya SD, SMP Inpres tahun ’80-an, sudah 30 tahun lebih, ya wajar bila sudah mulai rusak," bebernya.
Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan program rehabilitasi 21.500 ruang kelas sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang rusak berat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana tersebut melalui dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp800 miliar dan dana Kementerian Pendidikan Rp700 miliar.
Sedangkan pada 2012 ini, jumlah ruang kelas akan direhabilitasi meningkat menjadi lebih dari 173.000 ruang kelas dengan alokasi dana mencapai Rp15,822 triliun, terdiri atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp8 triliun dan DAK Rp7,8 triliun.
Rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat di sekolah menengah atas (SMA), sementara ini masih belum diprogramkan. "Kita masih fokus pada wajib belajar pendidikan sembilan tahun," katanya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta data dari Kemendikbud tersebut harus segera direspons cepat. Menurut dia, persoalan gedung sekolah ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperbaikinya. "Semua gedung sekolah berstatus negeri itu tanggung jawab pemprov," kata Iman Satria kemarin.
Anggota Komisi E lainnya, Firmansyah, menilai banyaknya sekolah rusak itu tidak terlepas dari kualitas pengerjaan proyek. "Bagi sekolah yang pernah direhab beberapa tahun lalu dan ternyata ada yang roboh, maka dipertanyakan bagaimana kinerja kontraktornya," kata Firmansyah.
Dia mengakui, sejumlah gedung sekolah sudah berusia puluhan tahun. Untuk itu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta harus mempercepat proses perbaikan sekolah yang dibangun sejak 1970 hingga 1980.
"Tidak etis kiranya bangunan sekolah di Ibu Kota ini yang berusia puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Padahal, APBD DKI Jakarta tetap menganggarkan dana untuk pendidikan. Di dalam item pendidikan itu, termasuk juga perbaikan bangunan sekolah," terang Firmansyah.
Dia menyebutkan, tahun ini ada pengalokasian anggaran untuk rehab total 22 bangunan sekolah. Anggaran untuk rehab total itu sebanyak Rp227,9 miliar. Selain itu, ada pula 60 kegiatan penyelesaian rehab total dengan anggaran Rp112,97 miliar. Rehab berat 11 kegiatan di tingkat Sudin Dikdas dan Dikmen 360 kegiatan dengan anggaran Rp427,32 miliar. (san)
()
Explore More