Dua calon independen lolos

Sindonews.com - KPU DKI Jakarta memutuskan pasangan Faisal Basri- Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-Achmad Riza Patria lolos verifikasi administrasi. Sementara itu, pasangan calon independen Prayitno Ramelan-Teddy Suratmadji tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil penghitungan KPU DKI Jakarta, Faisal-Biem mengantongi 455.097 dukungan, sedangkan pasangan Hendardji Soepandji-Achmad Riza Patria memiliki dukungan sebanyak 597.798 orang.

Jumlah tersebut melampaui syarat dukungan sebanyak 407.340 jiwa atau 4 persen dari total jumlah penduduk DKI Jakarta yang mencapai 10.183.498 jiwa.

Dukungan untuk Faisal-Biem tersebar di Jakarta Selatan (83.509), Jakarta Timur (142. 404), Jakarta Barat (115.188), Jakarta Pusat (42.499),Jakarta Utara (69.464), dan Kepulauan Seribu (1.533).

Sementara perincian surat dukungan pasangan Hendardji Supandji-Achmad Riza Patria di Jakarta Selatan (88.449), Jakarta Timur (156. 792), Jakarta Barat (152.428), Jakarta Pusat (79.784), Jakarta Utara (120.252), dan Kepulauan Seribu (95).

Sementara itu, pasangan Prayitno Ramelan-Teddy Suratmadji hanya memiliki suara dukungan 155.847 orang. Padahal saat mendaftar ke KPU, pasangan ini mengklaim memperoleh 450.000 dukungan.

Anggota KPU DKI Jakarta Jamaluddin F Hasyim mengatakan, dari hitungan yang dilakukan tim KPU, jumlah dukungan pasangan Prayitno Ramelan-Teddy Suratmadji tidak mencukupi batas minimal. “Pasangan ini tentu tidak dapat diverifikasi,”kata Jamaluddin.

Anggota bidang pokja pencalonan ini menambahkan, ketika penyerahan berkas dukungan pada Minggu (12/2) lalu, pasangan Prayitno Ramelan-Teddy Suratmadji tidak melampirkan jumlah hitungan berkas dukungan. Akibatnya tim penghitung KPU menghitung kembali.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah akan menerjunkan tim untuk mengawasi proses verifikasi di lapangan. Menurut dia, tim tersebut akan diterjunkan ke setiap kelurahan.

“Nantinya petugas akan melihat proses verifikasi faktual kepada setiap warga yang telah memberikan dukungan kepada bakal calon independen. Mulai fotokopi KTP pendukung hingga form dukungan melalui wawancara,” ujar Ramdansyah.

Mantan aktivis HMI ini menambahkan, setiap berkas dukungan yang masuk tidak mungkin akan bertambah. Namun, kemungkinan akan berkurang. Jika berkas dukungan yang berupa fotokopi KTP berkurang 10–20 persen, itu masih bisa dikatakan wajar.

Namun jika berkurang hingga 30 persen,bisa dikatakan sangat rawan. Lalu, jika berkas dukungan berkurang dari 40–50 persen, hal tersebut bisa menjadikan pasangan calon independen tidak lolos verifikasi faktual.

“Jika suara yang berkurang lebih dari 40 persen, pasangan calon bisadinyatakangugur,”tuturnya.

Sementara itu, Nono Sampono baru akan mendeklarasikan pencalonannya pekan depan. Saat ini dirinya sedang melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol. Dia sudah berkomunikasi dengan PAN, Partai Golkar, PDS, PPP, dan Partai Gerindra.

Bahkan, pihaknya sudah memaparkan visi dan misi dalam memimpin Jakarta di hadapan elite parpol tersebut. “Partai adalah kendaraan politik yang efektif. Untuk itu, komunikasi yang baik sangat dibutuhkan,” tuturnya di sela lomba memancing di Danau Sunter,Jakarta Utara, kemarin.

Mengenai potensi persaingan antarpurnawirawan TNI, Nono menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Menurut dia, setiap warga negara berhak untuk menjadi kepala daerah. Untuk pengembangan Jakarta, Nono akan menggali potensi pendapatan dari kawasan laut.

Menurutnya, banyak kapal pesiar Eropa yang melakukan perjalanan di sekitar Kepulauan Seribu. Namun sangat disayangkan,85% kapal itu parkir di Singapura ataupun Malaysia. “Potensi laut harus dieksplorasi untuk kesejahteraan bersama,” tuturnya.

Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian mengatakan,kehadiran pasangan calon independen bisa memecah kebuntuan politik menjelang pilkada.

Menurut dia, saat ini parpol yang memenuhi persyaratan pun belum berani memublikasikan calonnya. Begitupun dengan parpol menengah yang sibuk menjalin koalisi tapi belum membuahkan hasil. Dengan ketidakjelasan ini, akan memperlambat proses sosialisasi pasangan calon kepada publik.

“Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh pasangan calon independen untuk memperkenalkan dirinya kepada publik, bahwa mereka sudah siap secara mental untuk memimpin Jakarta,” kata Alfan Alfian kemarin.

Dia mengungkapkan, pasangan calon independen memiliki waktu cukup panjang dalam memperkenalkan dirinya kepada publik. Proses itu dimulai sejak masa pengumpulan dukungan maupun fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

“Calon independen ini dapat menjadi bumerang bagi parpol. Waktu persiapan parpol saat ini sudah tergolong telat untuk mencuatkan siapa pasangan calon yang dimajukan,” kata Alfan.

Situasi ini, menunjukkan kalau mesin politik parpol tidak berjalan maksimal. Begitupun dengan kaderisasi mengalami stagnasi sehingga sulit menghasilkan calon kepala daerah.

Bahkan, parpol juga dicurigai lebih mengedepankan politik pragmatis. “Parpol tidak lagi memedulikan kader non kader. Mereka hanya lebih bersikap bagaimana dapat memenangkan pilkada dengan calon mereka masing-masing. Akibatnya, parpol dicurigai lebih mengedepankan politik transaksional,”ujar Alfan.(ndo)