TNI tangani demo buruh, mundurnya reformasi
TNI tangani demo buruh, mundurnya reformasi
A
A
A
Sindonews.com - Serikat Jaringan Buruh Kota (SJBK) mengecam keras rencana pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi para pekerja. Pelibatan militer itu dinilai sebagai langkah mundur reformasi TNI.
"Ini langkah mundur reformasi TNI, satu dari sekian pilar reformasi yang masih menjadi pekerjaan rumah," ujar Ketua Divisi Advokasi SJBK Harisan Aritonang, di sela-sela acara Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).
Menurutnya, Upaya pelibatan TNI dalam aksi buruh akan membuka trauma masa lalu. Seperti diketahui, aktivis buruh Marsinah meregang di tangan militer dan sampai sekarang negara belum bisa menyeret otak pelakunya.
"Kami menolak keterlibatan TNI," tegasnya.
Harisan menilai pelibatan militer tanpa adanya penilaian lebih dulu tentang kondisi lapangan juga melanggar UU TNI. "Ini juga akan membuat tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri," ungkapnya.
Dia menegaskan, pelibatan TNI menunjukkan negara lebih mementingkan stabilitas ketimbang memberi ruang demokrasi bagi para buruh. "Harusnya demokrasi difasilitasi. Kesalahan pertama negara adalah negara tidak hadir dalam kepentingan buruh, tapi justru merepresi buruh," ujarnya.
Dia menambahakan, aksi buruh yang terjadi di Bekasi merupakan imbas dari politik upah murah yang dipromosikan pemerintahan SBY-Boediono. Padahal, dengan predikat investment grade yang didapat Indonesia, pemerintah juga seharusnya bisa mendorong kelayakan upah buruh.
"Politik upah murah ini hanya untuk menarik modal ke Indonesia, sementara nasib buruh tetap diabaikan," pungkasnya. (wbs)
"Ini langkah mundur reformasi TNI, satu dari sekian pilar reformasi yang masih menjadi pekerjaan rumah," ujar Ketua Divisi Advokasi SJBK Harisan Aritonang, di sela-sela acara Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).
Menurutnya, Upaya pelibatan TNI dalam aksi buruh akan membuka trauma masa lalu. Seperti diketahui, aktivis buruh Marsinah meregang di tangan militer dan sampai sekarang negara belum bisa menyeret otak pelakunya.
"Kami menolak keterlibatan TNI," tegasnya.
Harisan menilai pelibatan militer tanpa adanya penilaian lebih dulu tentang kondisi lapangan juga melanggar UU TNI. "Ini juga akan membuat tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri," ungkapnya.
Dia menegaskan, pelibatan TNI menunjukkan negara lebih mementingkan stabilitas ketimbang memberi ruang demokrasi bagi para buruh. "Harusnya demokrasi difasilitasi. Kesalahan pertama negara adalah negara tidak hadir dalam kepentingan buruh, tapi justru merepresi buruh," ujarnya.
Dia menambahakan, aksi buruh yang terjadi di Bekasi merupakan imbas dari politik upah murah yang dipromosikan pemerintahan SBY-Boediono. Padahal, dengan predikat investment grade yang didapat Indonesia, pemerintah juga seharusnya bisa mendorong kelayakan upah buruh.
"Politik upah murah ini hanya untuk menarik modal ke Indonesia, sementara nasib buruh tetap diabaikan," pungkasnya. (wbs)
()
Explore More