Jangan abaikan anak jalanan!
Jangan abaikan anak jalanan!
A
A
A
Sindonews.com - Tidak sulit bagi kita untuk menemukan anak jalanan. Mereka terlihat berkeliaran di pinggir jalan dan lampu merah. Kondisi ini merupakan persoalan serius dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Mereka merupakan warga negara yang harus mendapatkan penghidupan layak, termasuk kemudahan mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengatasi problem ini.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, anak jalanan di seluruh Indonesia mencapai 230 ribu orang. Sebanyak 8.000 orang di antaranya berada di Jakarta dan 12 ribu orang di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Angka ini merupakan data resmi pemerintah. Bukan mustahil jumlah di lapangan lebih banyak.
"Seharusnya ada pendekatan persuasif dan upaya rehabilitasi terhadap anak jalanan tersebut," kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini dalam siaran persnya, Senin (30/1/2012).
Dia mengingatkan, anak-anak itu jangan lantas dilepas setelah menjalani rehabilitasi. Fasilitas pendidikan harus diberikan kepada mereka. Dananya bisa diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Tentunya dana tersebut dari anggaran di Kemendikbud. Anggaran pendidikan sangat besar, seharusnya dapat digunakan untuk membiayai anak-anak jalanan supaya masa depan mereka tidak suram," tuturnya.
Dia menambahkan, harus ada pelatihan keterampilan untuk para gelandangan. Program ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Setelah mendapatkan keterampilan, kemudian diberi modal untuk mendorong mereka membangun usaha sendiri.
Dengan begitu, gelandangan itu tidak akan menjadi pengemis dan terlantar. Modalnya bisa dari Kementerian UKM. Pemda juga harus berpartisipasi dalam pendanaan. "Jadi, Kementerian Sosial tugasnya adalah memfasilitasi kerja sama lintas kementerian agar persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini bisa dituntaskan," tambah Jazuli.
Menurut dia, anak-anak cacat atau difable juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Sosial harus menyusun kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif.
"Anak-anak ini harus disalurkan dan ditingkatkan bakat dan potensinya. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan pelatihan agar kreatifitas mereka semakin baik. Contohnya anak-anak yang memiliki keterampilan melukis, dapat dibuatkan acara-acara pameran atau gala dinner, undang para pengusaha dan peminat seni, lalu promosikan karya mereka," jelasnya. (san)
Mereka merupakan warga negara yang harus mendapatkan penghidupan layak, termasuk kemudahan mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengatasi problem ini.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, anak jalanan di seluruh Indonesia mencapai 230 ribu orang. Sebanyak 8.000 orang di antaranya berada di Jakarta dan 12 ribu orang di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Angka ini merupakan data resmi pemerintah. Bukan mustahil jumlah di lapangan lebih banyak.
"Seharusnya ada pendekatan persuasif dan upaya rehabilitasi terhadap anak jalanan tersebut," kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini dalam siaran persnya, Senin (30/1/2012).
Dia mengingatkan, anak-anak itu jangan lantas dilepas setelah menjalani rehabilitasi. Fasilitas pendidikan harus diberikan kepada mereka. Dananya bisa diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Tentunya dana tersebut dari anggaran di Kemendikbud. Anggaran pendidikan sangat besar, seharusnya dapat digunakan untuk membiayai anak-anak jalanan supaya masa depan mereka tidak suram," tuturnya.
Dia menambahkan, harus ada pelatihan keterampilan untuk para gelandangan. Program ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Setelah mendapatkan keterampilan, kemudian diberi modal untuk mendorong mereka membangun usaha sendiri.
Dengan begitu, gelandangan itu tidak akan menjadi pengemis dan terlantar. Modalnya bisa dari Kementerian UKM. Pemda juga harus berpartisipasi dalam pendanaan. "Jadi, Kementerian Sosial tugasnya adalah memfasilitasi kerja sama lintas kementerian agar persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini bisa dituntaskan," tambah Jazuli.
Menurut dia, anak-anak cacat atau difable juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Sosial harus menyusun kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif.
"Anak-anak ini harus disalurkan dan ditingkatkan bakat dan potensinya. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan pelatihan agar kreatifitas mereka semakin baik. Contohnya anak-anak yang memiliki keterampilan melukis, dapat dibuatkan acara-acara pameran atau gala dinner, undang para pengusaha dan peminat seni, lalu promosikan karya mereka," jelasnya. (san)
()
Explore More