Biaya renovasi DPRD DKI Jakarta tidak wajar
Biaya renovasi DPRD DKI Jakarta tidak wajar
A
A
A
Sindonews.com - Secara diam-diam, DPRD DKI Jakarta mengalokasikan anggaran renovasi gedung senilai Rp180 miliar. Padahal, gedung baru DPRD yang sedang dibangun menghabiskan anggaran Rp500 miliar.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago mengatakan, selama ini kontrol terhadap anggaran APBD DKI Jakarta cukup lemah. Padahal, APBD DKI Jakarta tahun 2012 mencapai Rp36 triliun. Angka ini sangat besar dan terus mengalami kenaikan setiap tahun.
Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya 2007, jumlah APBD DKI Jakarta ini naik dua kali lipat,yakni Rp17 triliun. Sejatinya setiap ada pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan terdapat kejanggalan dalam penggunaannya.
Namun, kejanggalan itu tidak pernah diketahui masyarakat atau publik. ”Bayangkan saja, di daerah lain APBD yang tidak terlalu besar nilainya banyak terdapat pejabatatauaparatpemerintah yang terindikasi melakukan penyalahgunaan.Sedangkan di DKI Jakarta angka APBD paling besar dibandingkan provinsi lain, nyaris tidak terdengar kasus penyalahgunaan anggaran. Ini sangat aneh sekali,” ujar Andrinof kemarin.
Bukti bentuk lemahnya kontrol terhadap APBD DKI Jakarta, terlihat survei yang dilakukan kelompok studi kebijakan publik UI, ternyata hanya 5% dari seluruh warga DKI Jakarta mengetahui nilai total APBD DKI Jakarta, sebesar Rp36 triliun.
”Lantas, bagaimana yang 95% lainnya. Alih-alih mengetahui seperti apa penggunaan anggaran APBD, jumlah total saja tidak diketahui,” ungkap pria asal Sumatera Barat ini.
Andrinof menduga untuk pengalokasian dana dan penggunaan anggaran daerah, ada kongkalikong antara oknum pejabat-pejabat daerah dan oknum anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan mafia. Sehingga ketika dipertanyakan soal dana renovasi gedung DPRD DKI Jakarta sebesar Rp180 miliar,sejumlah anggota DPRD mengaku tidak tahu.
”Kalau tidak diketahui oleh anggota dewan, berarti fungsi pengawasan di DPRD sudah dikalahkan oleh permainan oknum,” ujarnya.
Adapun dana renovasi gedung di DPRD DKI Jakarta sebesar Rp180 miliar ini digunakan untuk pembuatan jembatan penghubung antara gedung baru ke gedung lama DPRD DKI Jakarta RP100 miliar,dan sebanyak Rp80 miliar untuk pergantian marmer gedung lama DPRD DKI Jakarta perbaikan dinding luar gedung serta pergantian marmer dinding bagian dalam.
Koordinator Advokasi Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi menilai alokasi anggaran renovasi tersebut tidak rasional.
Dia menilai perilaku aparat eksekutif dan legislatif ini kerap bertujuan mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi. ”Kita berharap KPK melakukan investigasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan semua proyek di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” katanya.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago mengatakan, selama ini kontrol terhadap anggaran APBD DKI Jakarta cukup lemah. Padahal, APBD DKI Jakarta tahun 2012 mencapai Rp36 triliun. Angka ini sangat besar dan terus mengalami kenaikan setiap tahun.
Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya 2007, jumlah APBD DKI Jakarta ini naik dua kali lipat,yakni Rp17 triliun. Sejatinya setiap ada pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan terdapat kejanggalan dalam penggunaannya.
Namun, kejanggalan itu tidak pernah diketahui masyarakat atau publik. ”Bayangkan saja, di daerah lain APBD yang tidak terlalu besar nilainya banyak terdapat pejabatatauaparatpemerintah yang terindikasi melakukan penyalahgunaan.Sedangkan di DKI Jakarta angka APBD paling besar dibandingkan provinsi lain, nyaris tidak terdengar kasus penyalahgunaan anggaran. Ini sangat aneh sekali,” ujar Andrinof kemarin.
Bukti bentuk lemahnya kontrol terhadap APBD DKI Jakarta, terlihat survei yang dilakukan kelompok studi kebijakan publik UI, ternyata hanya 5% dari seluruh warga DKI Jakarta mengetahui nilai total APBD DKI Jakarta, sebesar Rp36 triliun.
”Lantas, bagaimana yang 95% lainnya. Alih-alih mengetahui seperti apa penggunaan anggaran APBD, jumlah total saja tidak diketahui,” ungkap pria asal Sumatera Barat ini.
Andrinof menduga untuk pengalokasian dana dan penggunaan anggaran daerah, ada kongkalikong antara oknum pejabat-pejabat daerah dan oknum anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan mafia. Sehingga ketika dipertanyakan soal dana renovasi gedung DPRD DKI Jakarta sebesar Rp180 miliar,sejumlah anggota DPRD mengaku tidak tahu.
”Kalau tidak diketahui oleh anggota dewan, berarti fungsi pengawasan di DPRD sudah dikalahkan oleh permainan oknum,” ujarnya.
Adapun dana renovasi gedung di DPRD DKI Jakarta sebesar Rp180 miliar ini digunakan untuk pembuatan jembatan penghubung antara gedung baru ke gedung lama DPRD DKI Jakarta RP100 miliar,dan sebanyak Rp80 miliar untuk pergantian marmer gedung lama DPRD DKI Jakarta perbaikan dinding luar gedung serta pergantian marmer dinding bagian dalam.
Koordinator Advokasi Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi menilai alokasi anggaran renovasi tersebut tidak rasional.
Dia menilai perilaku aparat eksekutif dan legislatif ini kerap bertujuan mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi. ”Kita berharap KPK melakukan investigasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan semua proyek di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” katanya.
()
Explore More