Bareskrim Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah
Bareskrim Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh PD Sarana Jaya yang digunakan untuk proyek perumahan DP 0 Rupiah di Jakarta.
PD Sarana Jaya merupakan satu di antara badan usaha milik daerah (BUMD) bidang properti milik Pemprov DKI Jakarta yang mengerjakan sejumlah proyek perumahan DP 0 Rupiah di sejumlah wilayah. Satu di antaranya pembangunan rumah vertikal di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik Bareskrim masih mengklarifikasi pembelian aset tersebut. “Ya, sedang dimintai klarifikasi,” kata Argo kemarin.
Humas PD Sarana Jaya Keren Margaret Vicer mengaku sejak beberapa hari belakangan ini sejumlah karyawan PD Sarana Jaya telah dipanggil penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan. Namun, dia tidak mengetahui di mana pengadaan lahan yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. “Itu ranah kepolisian. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian,” kata Keren. (Baca: DPRD Minta Pemprov DKi Permudah Syarat Rumah DP 0 Rupiah)
Dia mengaku akan koperatif selama menjalani proses hukum di Mabes Polri. “Karena masih dalam proses, kami tidak tahu bagaimana detailnya. Prinsipnya kami ikuti saja proses penyelidikan ini,” ujarnya.
Kalangan DPRD DKI Jakarta geram mendengar ada dugaan korupsi pengadaan lahan DP 0 Rupiah yang diduga dilakukan PD Sarana Jaya selaku perusahaan daerah yang ditugaskan membangun program hunian vertikal itu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Sialmanjuntak mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat dengan memanggil sejumlah pejabat PD Sarana Jaya. “Kami gerah betul. Dalam waktu dekat kita akan panggil pejabat Sarana Jaya untuk dimintai klarifikasi,” kata Gilbert.
Politikus PDI Perjuangan itu mendesak agar pimpinan komisi segera menggelar rapat kerja dengan Direksi PD Sarana Jaya berikut Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk. “Kita tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru, tapi ini sangat serius,” pungkasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menilai PD Sarana Jaya teledor dalam bekerja. "Kalau sampai terjadi begitu, berarti kan (Sarana Jaya) tidak teliti, teledor, sehingga mengakibatkan kesalahan," ujarnya.
Dugaan keterkaitan itu, kata Gembong, beralasan di antaranya realisasi DP 0 Rupiah belum rampung, sementara periode pertama pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dua tahun lagi selesai.
"Mungkin dikejar waktu, artinya DP 0 Rupiah belum terealisasi kan. Dengan sisa waktu yang ada, dia dikejar waktu, maka menimbulkan ketidaktelitian, ketidakcermatan," katanya. (Baca juga: Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Dipangkas Rp500 Miliar, Anies Tak Ambil Pusing)
Dengan ada kasus ini, Gembong kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI terkait penggunaan anggaran yang tidak hati-hati. Ketidakcermatan menggunakan anggaran, menurutnya, dapat merugikan perusahaan daerah yang juga dapat berdampak pada rakyat. "Hati-hati, itu duit rakyat, pemanfaatannya betul-betul tepat, jangan sampai menimbulkan kerugian perusahaan daerah," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov DKI akan membangun sekitar 13.500 unit rumah vertikal hingga 2022 yang dilakukan secara bertahap.
Di antaranya pembangunan rumah vertikal di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pengerjaan pembangunan hunian DP 0 Rupiah sudah selesai dibangun di atas lahan seluas 5696 meter persegi. Hunian vertikal ini diberi nama Klapa Village. Dari total empat tower yang dibangun dan sudah selesai dikerjakan.
Kemudian di wilayah Cilangkap dan Pulogebang. Di Cilangkap sudah disiapkan lahan sekitar 2,9 hektare untuk membangun rumah berbentuk vertikal tersebut. Rencananya akan ada sekitar 900 unit yang bakal dibangun di Cilangkap Raya itu. Kemudian di Pulogebang akan dibangun di atas luas lahan 5.686 meter persegi yang terdiri 21 lantai, 780 unit dengan tiga tipe. (Bima Setiyadi)
PD Sarana Jaya merupakan satu di antara badan usaha milik daerah (BUMD) bidang properti milik Pemprov DKI Jakarta yang mengerjakan sejumlah proyek perumahan DP 0 Rupiah di sejumlah wilayah. Satu di antaranya pembangunan rumah vertikal di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik Bareskrim masih mengklarifikasi pembelian aset tersebut. “Ya, sedang dimintai klarifikasi,” kata Argo kemarin.
Humas PD Sarana Jaya Keren Margaret Vicer mengaku sejak beberapa hari belakangan ini sejumlah karyawan PD Sarana Jaya telah dipanggil penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan. Namun, dia tidak mengetahui di mana pengadaan lahan yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. “Itu ranah kepolisian. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian,” kata Keren. (Baca: DPRD Minta Pemprov DKi Permudah Syarat Rumah DP 0 Rupiah)
Dia mengaku akan koperatif selama menjalani proses hukum di Mabes Polri. “Karena masih dalam proses, kami tidak tahu bagaimana detailnya. Prinsipnya kami ikuti saja proses penyelidikan ini,” ujarnya.
Kalangan DPRD DKI Jakarta geram mendengar ada dugaan korupsi pengadaan lahan DP 0 Rupiah yang diduga dilakukan PD Sarana Jaya selaku perusahaan daerah yang ditugaskan membangun program hunian vertikal itu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Sialmanjuntak mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat dengan memanggil sejumlah pejabat PD Sarana Jaya. “Kami gerah betul. Dalam waktu dekat kita akan panggil pejabat Sarana Jaya untuk dimintai klarifikasi,” kata Gilbert.
Politikus PDI Perjuangan itu mendesak agar pimpinan komisi segera menggelar rapat kerja dengan Direksi PD Sarana Jaya berikut Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk. “Kita tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru, tapi ini sangat serius,” pungkasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menilai PD Sarana Jaya teledor dalam bekerja. "Kalau sampai terjadi begitu, berarti kan (Sarana Jaya) tidak teliti, teledor, sehingga mengakibatkan kesalahan," ujarnya.
Dugaan keterkaitan itu, kata Gembong, beralasan di antaranya realisasi DP 0 Rupiah belum rampung, sementara periode pertama pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dua tahun lagi selesai.
"Mungkin dikejar waktu, artinya DP 0 Rupiah belum terealisasi kan. Dengan sisa waktu yang ada, dia dikejar waktu, maka menimbulkan ketidaktelitian, ketidakcermatan," katanya. (Baca juga: Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Dipangkas Rp500 Miliar, Anies Tak Ambil Pusing)
Dengan ada kasus ini, Gembong kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI terkait penggunaan anggaran yang tidak hati-hati. Ketidakcermatan menggunakan anggaran, menurutnya, dapat merugikan perusahaan daerah yang juga dapat berdampak pada rakyat. "Hati-hati, itu duit rakyat, pemanfaatannya betul-betul tepat, jangan sampai menimbulkan kerugian perusahaan daerah," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov DKI akan membangun sekitar 13.500 unit rumah vertikal hingga 2022 yang dilakukan secara bertahap.
Di antaranya pembangunan rumah vertikal di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pengerjaan pembangunan hunian DP 0 Rupiah sudah selesai dibangun di atas lahan seluas 5696 meter persegi. Hunian vertikal ini diberi nama Klapa Village. Dari total empat tower yang dibangun dan sudah selesai dikerjakan.
Kemudian di wilayah Cilangkap dan Pulogebang. Di Cilangkap sudah disiapkan lahan sekitar 2,9 hektare untuk membangun rumah berbentuk vertikal tersebut. Rencananya akan ada sekitar 900 unit yang bakal dibangun di Cilangkap Raya itu. Kemudian di Pulogebang akan dibangun di atas luas lahan 5.686 meter persegi yang terdiri 21 lantai, 780 unit dengan tiga tipe. (Bima Setiyadi)
(ysw)
Explore More